Soliditas ini krusial sebagai modal utama untuk menghadapi agenda-agenda politik berikutnya, terutama dalam memposisikan diri terhadap pemerintahan baru.
2. Pasang 'Mata Elang' untuk Anggaran, PDIP Ambil Peran Pengawas Kritis
Jika pesan pertama bersifat internal, maka pesan kedua adalah tentang peran eksternal partai. Puan secara eksplisit menugaskan seluruh anggota dewan dari fraksi PDIP untuk menjadi pengawas yang aktif dan kritis terhadap program serta anggaran pemerintah.
Ini adalah sinyal paling jelas bahwa PDIP akan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang (balancing force) yang vokal. Mereka tidak akan segan "menguliti" setiap kebijakan anggaran untuk memastikan alokasinya benar-benar pro-rakyat.
“Bagaimana kita bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang sudah mulai akan turun supaya bisa diawasi. Semoga memang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tegas Puan.
Instruksi ini menempatkan kader-kader PDIP di parlemen, baik di pusat maupun daerah, sebagai garda terdepan untuk mengawal jalannya pemerintahan.
Bagi anak muda dan pemilih kritis, langkah ini bisa menjadi daya tarik, menunjukkan bahwa ada partai yang serius menjalankan fungsi check and balances.
3. Introspeksi Menyakitkan, Mengurai Kembali Kesalahan Pemilu 2024
Arahan Puan ternyata tidak hanya berisi instruksi ke depan, tetapi juga ajakan untuk menengok ke belakang. Gema evaluasi atas hasil Pemilu 2024 terdengar kuat dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Sinyal Kuat dari Bali: Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah
Hal ini terkonfirmasi dari penuturan salah satu peserta, Anggota DPRD Provinsi Bali, I Ketut Suryadi.
Menurut politisi yang akrab disapa Ketut Boping itu, Puan mendorong para kader untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri secara mendalam. Tujuannya satu, agar kesalahan strategi yang sama tidak terulang di Pemilu 2029.
“Introspeksi diri, evaluasi diri, mengurai kembali kesalahan-kesalahan yang kemarin. Agar tidak terulang menyongsong pemilu 2029,” ungkap Suryadi.
Lebih jauh, Suryadi bahkan memberikan analisis tajam yang kemungkinan besar menjadi bahan diskusi di dalam forum.
Ia menyoroti kemungkinan program-program partai yang kurang relevan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Mungkin kita kurang kontekstual terhadap program yang kita buat, gak substantif terhadap kebutuhan publik, kan bisa jadi,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Sinyal Kuat dari Bali: Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah
-
Megawati di Simpang Jalan: Idealisme Partai atau Realitas Politik?
-
Pakar Sebut Upaya Gembosi Suara PDIP jadi 7 Persen di Pemilu Bukan Perkara Mudah, Apa Maksudnya?
-
Vonis Hasto Terlalu Ringan, KPK Langsung Banding! Kubu Sekjen PDIP Galau, Lawan Balik atau Pasrah?
-
PDIP Gelar Rapat Akbar Tertutup di Bali, Sinyal Megawati Tentukan Arah Partai?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025