Megawati di Simpang Jalan: Idealisme Partai atau Realitas Politik?

Suara.com - Di hadapan ribuan kadernya yang memadati The Meru & Bali Beach Convention Center, Sanur, Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali, pentingnya kesetiaan terhadap garis partai.

Suaranya lantang menyuarakan pesan utama: soliditas dan kepatuhan total bukan hanya slogan, tetapi keharusan mutlak.

"Partai ini harus makin besar, jangan malah mengecil. Kalian harus merasa sebagai satu keluarga, harus bergotong-royong. Kalau bergotong royong begitu, rakyat akan ikut bersama kita,” seru Megawati.

Momentum itu terjadi dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional bagi para legislator PDIP, di mana Megawati hadir bersama putranya Prananda Prabowo, didampingi sejumlah elite partai seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pidato Megawati mengandung pesan mendalam: ancaman terbesar bukan dari luar, melainkan dari dalam partai sendiri—ketika ego pribadi menggantikan semangat kolektif.

Menurut Analis Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, pidato tersebut bukan sekadar seremoni organisasi.

"Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam acara Bimtek Nasional di Bali mencerminkan keprihatinan mendalam atas potensi disintegrasi internal di tubuh partai pascapemilu dan menjelang konsolidasi politik nasional yang baru," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis, 31 Juli 2025.

"Seruannya untuk soliditas dan kepatuhan total terhadap garis komando partai bukan semata-mata merupakan retorika organisasi," sambungnya.

Kristian menilai, sinyal kuat sedang dikirim dari pucuk pimpinan PDIP.

Baca Juga: Puan Ultimatum Kader PDIP Bali: Kekalahan 2024 Dievaluasi, Anggaran Pemerintah Wajib Diawasi

Fragmentasi loyalitas dan kecenderungan faksionalisme dianggap menjadi ancaman serius, terutama menjelang fase penting dalam peta politik nasional.

Menurutnya, Megawati tengah menghadapi dilema antara konsistensi ideologi dan tekanan realitas politik.

"Dengan menekankan bahaya kepentingan pribadi yang meruntuhkan perjuangan kolektif, Megawati ingin menegaskan kembali paradigma politik ideologis partai berbasis kolektivisme dan disiplin struktural," ujarnya.

Bagi Kristian, peringatan keras Megawati itu sekaligus sinyal untuk meredam ambisi kader yang mungkin tergoda bermain dua kaki: satu di barisan partai, satu lagi di medan tawar-menawar kekuasaan di luar garis komando.

"Terutama dalam konteks transisi kekuasaan nasional dan reposisi politik PDI-P dalam konstelasi politik nasional saat ini," jelasnya.

Dalam pidatonya, Megawati juga menggugah kembali memori historis tentang pentingnya kekokohan partai sebagai tiang negara—sebuah ajaran lama yang diwariskan Bung Karno, sang Proklamator dan ayahnya.

“Kalau tiangnya rapuh, negara bisa runtuh. Kita pernah dijajah 3,5 abad, apa kita mau dijajah lagi? Jangan! Karena penjajahan itu sakit sekali,” kata Megawati.

Kristian menilai, ini bukan hanya pidato nostalgia, tapi manuver cermat untuk memastikan posisi Megawati tetap menjadi pusat gravitasi politik partai.

"Dengan demikian, Megawati tidak hanya sedang menjaga kesinambungan ideologis dan struktural partai, tetapi juga sedang menegaskan peran dirinya sebagai sumber otoritas moral dan politik utama dalam dinamika internal PDIP," bebernya.

Ia menyimpulkan, pesan Megawati merefleksikan ketegangan abadi antara idealisme dan realpolitik.

Di tengah turbulensi politik usai pemilu, PDIP tampak sedang memperkuat akar agar tak tumbang dalam badai.

"Pesan ini mencerminkan bahwa ketegangan antara idealisme perjuangan dan realitas politik kekuasaan tetap menjadi titik krusial dalam perjalanan partai besar seperti PDI-P, dan Megawati tampak memilih untuk meneguhkan kembali struktur hierarkis partai sebagai strategi bertahan menghadapi turbulensi politik yang akan datang," tutur Kristian.