Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) tak mau berlama-lama dalam jeda politik. Saat panggung politik nasional masih menata diri pasca-Pilpres 2024, partai berlambang banteng ini justru tancap gas.
Bertempat di Sanur, Denpasar, Bali, ratusan kader legislatif dari seluruh penjuru Indonesia dikumpulkan dalam sebuah Bimbingan Teknis (Bimtek) pada Rabu (30/7/2025).
Acara ini, yang digelar tertutup rapat, menjadi panggung utama bagi Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Mewakili Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Puan menyampaikan serangkaian arahan yang menjadi cetak biru strategi politik PDIP ke depan.
Meski pernyataannya di hadapan media terkesan singkat, pesan di baliknya sangat kuat dan berlapis.
“Tadi saya mewakili ibu ketua umum membuka Bimtek DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang dihadiri DPR RI,” ujar Puan singkat usai acara.
Namun, di balik pertemuan internal tersebut, ada tiga pesan kunci yang bisa dibaca sebagai sinyal keras dari PDIP.
Ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah deklarasi tak resmi tentang bagaimana PDIP akan bergerak, baik ke dalam maupun ke luar.
Berikut adalah tiga instruksi utama dari Puan Maharani yang menjadi sorotan.
Baca Juga: Sinyal Kuat dari Bali: Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah
1. Perintah Konsolidasi Total Merapatkan Barisan Pasca-Badai Pemilu
Pesan pertama dan yang paling fundamental adalah perintah untuk soliditas. Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan merapatkan barisan di semua tingkatan.
Setelah melewati kontestasi Pemilu 2024 yang penuh dinamika dan hasil yang tak sepenuhnya sesuai ekspektasi, konsolidasi internal menjadi prioritas nomor satu.
Di hadapan para kader legislatif yang merupakan ujung tombak partai di daerah, Puan ingin memastikan tidak ada lagi faksi-faksi atau gerakan yang tidak seirama dengan garis komando pusat.
“Bagaimana ke depan ini kita menyatukan visi dan misi, bisa menjalankan soliditas partai,” ungkap Puan.
Perintah ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menyembuhkan luka-luka internal, memperkuat loyalitas kader, dan membangun kembali fondasi partai yang kokoh.
Berita Terkait
-
Sinyal Kuat dari Bali: Megawati Instruksikan PDIP Dukung Pemerintah
-
Megawati di Simpang Jalan: Idealisme Partai atau Realitas Politik?
-
Pakar Sebut Upaya Gembosi Suara PDIP jadi 7 Persen di Pemilu Bukan Perkara Mudah, Apa Maksudnya?
-
Vonis Hasto Terlalu Ringan, KPK Langsung Banding! Kubu Sekjen PDIP Galau, Lawan Balik atau Pasrah?
-
PDIP Gelar Rapat Akbar Tertutup di Bali, Sinyal Megawati Tentukan Arah Partai?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka