Suara.com - Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8/2025).
Kongres PDIP di Nusa Dua hari ini digelar secara tertutup diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.
"Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum," kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun di sela-sela kongres dikutip dari ANTARA.
Dia mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai. Sehingga dari sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati.
"Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam," kata dia.
Dikukuhkannya Megawati sebagai Ketua Umum PDIP menandai sudah 32 tahun lebih putri Proklamator Bung Karno itu menjabat sebagai Ketua Umum partai banteng. Sosok Mega yang kharismatik membuatnya tak tergantikan sebagai orang nomor 1 di PDIP.
Megawati pertama kali duduk di kursi Ketum PDIP saat Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar 22-23 Desember 1993 di Hotel Garden, Kemang, Jakarta Selatan. Ketika itu PDIP masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pada tahun 1993, terjadi konflik internal di tubuh PDI yang mengakibatkan Kongres IV PDI di Medan, Sumatera Utara, pada Juli 1993, deadlock.
Kuatnya intervensi pemerintah membuat PDI gagal memilih ketua umumnya. Di tengah konflik internal itu, muncullah nama Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketua umum PDI selanjutnya.
Baca Juga: Makna Foto Dasco - Megawati Usai Amnesti Hasto, Kado Politik Adik-Kakak
Pada 2-6 Desember 1993, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Megawati menjadi calon kuat Ketum PDI. Munculnya nama Mega membuat pemerintah gerah.
Menurut Panda Nababan dalam buku otobiografinya "Dalam Pusaran Kekuasaan", Mega dilarang masuk ke arena KLB. Ini menimbulkan kericuhan.
Panda Nababan mengatakan dirinya dan Taufiq Kiemas hampir terlibat adu jotos dengan para pengurus caretaker. Setelah melalui perdebatan panas, akhirnya Mega diperkenankan ikut KLB.
Panda mengatakan, sejak sidang hari pertama pada 2 Desember 1993, KLB sudah diwarnai ketegangan akibat adanya campur tangan pihak pemerintah yang berupaya menggagalkan Mega.
"Suasana di kongres semakin panas. Kursi dan asbak sudah terbang dilempar peserta kongres. Megawati sudah diamankan di bawah meja. Lampu dimatikan. Kepanikan melanda," ujar Panda menggambarkan situasi KLB PDI saat itu.
Puan Maharani yang saat itu masih kuliah di Universitas Indonesia, langsung terbang ke Surabaya untuk mengecek kondisi orang tuanya begitu mendengar kericuhan di KLB PDI.
Berita Terkait
-
Makna Foto Dasco - Megawati Usai Amnesti Hasto, Kado Politik Adik-Kakak
-
Senyum Bahagia Titiek Soeharto Dengar Kabar Megawati Kembali Jadi Ketua Umum PDIP: Semoga Ibu...
-
Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi, Bagaimana Peluang Hasto Sebagai Sekjen Usai Dapat Pengampunan?
-
Amnesti Hasto, Tiket Emas PDIP ke Kabinet, Awal Keretakan Prabowo - Jokowi
-
Bagai Sekadar Formalitas, Kongres PDIP Teguhkan Kekuasaan Absolut Megawati
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?