Suara.com - Arah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mulai dihadapkan pada tantangan tajam bahkan sebelum resmi dilantik.
Analis politik dan aktivis Syahganda Nainggolan secara blak-blakan memperingatkan bahwa fondasi kekuasaan Prabowo terancam oleh warisan masalah yang ia sebut sebagai "kotoran Jokowi" dan "benalu" yang berpotensi menggerogoti efektivitas pemerintahannya.
Peringatan keras ini disampaikan Syahganda dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV. Menurutnya, Prabowo mewarisi sebuah struktur yang tidak sepenuhnya bersih dan solid, sehingga membutuhkan langkah pembenahan yang radikal namun terukur.
"Saat ini [pemerintahan Prabowo] seperti tercampur 'kotoran Jokowi' dan benalu-benalu yang perlu dibersihkan," ujar Syahganda.
Istilah "kotoran" dan "benalu" ini merujuk pada elemen-elemen dari pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak produktif, termasuk individu-individu di pos-pos strategis yang dinilai tidak berkualitas dan hanya menjadi beban bagi agenda besar Prabowo untuk Indonesia.
Basis Ideologis Keropos, Konsolidasi Jadi Kunci
Salah satu analisis paling tajam dari Syahganda adalah kondisi internal Prabowo yang ia sebut "agak keropos di dalam negeri". Kerapuhan ini, menurutnya, bersumber dari absennya dukungan solid dari dua kutub ideologis terbesar di Indonesia.
Pertama, kekuatan nasionalis yang hingga kini masih kuat direpresentasikan oleh PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Kedua, kekuatan politik Islam yang pada Pilpres 2024 lalu cenderung berkumpul di gerbong Anies Baswedan.
Tanpa merangkul kedua kekuatan ini, posisi Prabowo dinilai rentan, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional.
Baca Juga: Hasto Resmi Bebas, Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo!
"Prabowo perlu mengkonsolidasikan kekuatan nasional dan ideologis untuk memperkuat posisinya, terutama di kancah internasional," tegas Syahganda.
Upaya konsolidasi ini, menurutnya, sudah mulai dijalankan. Manuver politik yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Prabowo seperti Sufmi Dasco Ahmad untuk mendekati berbagai pihak, termasuk Megawati dan kelompok Islam, dilihat sebagai langkah krusial untuk memperkokoh fondasi pemerintahan mendatang.
'Evolusi Dipercepat' Bukan Revolusi: Solusi Membersihkan Internal
Untuk membersihkan "benalu" dan sisa "kotoran" tersebut, Syahganda tidak menyarankan sebuah revolusi yang berisiko menciptakan instabilitas. Sebaliknya, ia mendorong sebuah konsep yang disebut "evolusi dipercepat".
Artinya, Prabowo harus berani melakukan pembenahan internal secara cepat dan progresif. Ini mencakup evaluasi total terhadap kinerja kementerian dan lembaga, serta mengganti pejabat yang tidak kompeten dengan figur-figur yang lebih berkualitas dan sejalan dengan visi-misi Prabowo.
Langkah ini juga sejalan dengan gagasan "radical break" atau putus hubungan radikal yang pernah dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!