Suara.com - Keputusan strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi sinyal politik kuat yang menandai awal pemerintahannya.
Langkah ini, menurut analis politik Syahganda Nainggolan, bukan sekadar pengampunan hukum, melainkan sebuah "pintu masuk" atau titik awal bagi Prabowo untuk menghadapi tantangan fundamental bangsa: krisis kepercayaan publik.
Dalam sebuah diskusi mendalam di Podcast Forum Keadilan TV, Ketua Dewan Direktur Great Institute ini mengurai bahwa langkah rekonsiliasi tersebut adalah fondasi untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar.
"Pemberian amnesti dan abolisi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk Indonesia kembali ke jalur yang benar," ungkap Syahganda dikutip dari YouTube.
Namun, jalan di depan pemerintahan baru diprediksi tidak akan mulus. Berbagai pengamat menyoroti tantangan kompleks yang menanti, mulai dari tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga persoalan internal seperti korupsi dan potensi PHK.
Menghadapi Tembok 'Low Trust Society'
Tantangan terbesar yang digarisbawahi Syahganda adalah kondisi masyarakat yang ia sebut sebagai low trust society, atau krisis kepercayaan.
Fenomena ini merupakan masalah kronis di mana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah dan partai politik, berada di titik rendah.
Rendahnya kepercayaan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat efektivitas program pemerintah sebagus apapun.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Perintahkan Antisipasi Total Karhutla di Puncak Kemarau
Menurut berbagai kajian, low trust society lahir dari berbagai faktor, termasuk korupsi yang merajalela dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
Memulihkan kepercayaan publik (public trust) menjadi pekerjaan rumah mahapenting bagi Prabowo untuk membangun legitimasi dan dukungan rakyat yang solid.
Keberhasilan memulihkan kepercayaan bahkan diyakini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Prabowo Tak Bisa Sendiri: Butuh Konsolidasi Ideologis
Syahganda menegaskan, untuk menaklukkan tantangan tersebut, Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendirian.
Ia memerlukan dukungan dari lingkaran yang solid secara ideologis dan memiliki visi kebangsaan yang sama. Konsolidasi dengan berbagai elemen politik menjadi sebuah keniscayaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
Terkini
-
Korban Hanania Travel Tembus 1.286 Orang, Kerugian Rp35 Miliar
-
Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto
-
Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik
-
Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik
-
BEM Bersatu dari Universitas Mana Saja? Sederet Kampus Klarifikasi Bantah Ikut Terlibat
-
Ngeri! Harga Sekolah Elit Pangeran George di Inggris, Tempat Belajar 20 Perdana Menteri
-
Studi: Pemanasan Global Berpotensi Memicu Pelepasan Metana Lebih Besar dari Ekosistem Alami
-
Kemenham Akui Tata Kelola Makan Bergizi Belum Sempurna, tapi Tolak Label Pelanggaran HAM