Suara.com - Keputusan strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi sinyal politik kuat yang menandai awal pemerintahannya.
Langkah ini, menurut analis politik Syahganda Nainggolan, bukan sekadar pengampunan hukum, melainkan sebuah "pintu masuk" atau titik awal bagi Prabowo untuk menghadapi tantangan fundamental bangsa: krisis kepercayaan publik.
Dalam sebuah diskusi mendalam di Podcast Forum Keadilan TV, Ketua Dewan Direktur Great Institute ini mengurai bahwa langkah rekonsiliasi tersebut adalah fondasi untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar.
"Pemberian amnesti dan abolisi ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk Indonesia kembali ke jalur yang benar," ungkap Syahganda dikutip dari YouTube.
Namun, jalan di depan pemerintahan baru diprediksi tidak akan mulus. Berbagai pengamat menyoroti tantangan kompleks yang menanti, mulai dari tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga persoalan internal seperti korupsi dan potensi PHK.
Menghadapi Tembok 'Low Trust Society'
Tantangan terbesar yang digarisbawahi Syahganda adalah kondisi masyarakat yang ia sebut sebagai low trust society, atau krisis kepercayaan.
Fenomena ini merupakan masalah kronis di mana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk pemerintah dan partai politik, berada di titik rendah.
Rendahnya kepercayaan ini, jika tidak segera diatasi, akan menghambat efektivitas program pemerintah sebagus apapun.
Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Perintahkan Antisipasi Total Karhutla di Puncak Kemarau
Menurut berbagai kajian, low trust society lahir dari berbagai faktor, termasuk korupsi yang merajalela dan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
Memulihkan kepercayaan publik (public trust) menjadi pekerjaan rumah mahapenting bagi Prabowo untuk membangun legitimasi dan dukungan rakyat yang solid.
Keberhasilan memulihkan kepercayaan bahkan diyakini dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Prabowo Tak Bisa Sendiri: Butuh Konsolidasi Ideologis
Syahganda menegaskan, untuk menaklukkan tantangan tersebut, Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendirian.
Ia memerlukan dukungan dari lingkaran yang solid secara ideologis dan memiliki visi kebangsaan yang sama. Konsolidasi dengan berbagai elemen politik menjadi sebuah keniscayaan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
Terkini
-
Sopir Angkot Cegat Mikrotrans JAK41 di Velodrome, Dishub DKI Janji Evaluasi Rute
-
Ratusan Warga Prasejahtera di Banten Sambut Bahagia Sambungan Listrik Gratis dari PLN
-
Hasto PDIP: Ibu Megawati Lebih Pilih Bendungan dan Pupuk Daripada Kereta Cepat Whoosh
-
Putri Zulkifli Hasan Sambut Putusan MK: Saatnya Suara Perempuan Lebih Kuat di Pimpinan DPR
-
Projo Tetapkan 5 Resolusi, Siap Kawal Prabowo hingga 2029 dan Dukung Indonesia Emas 2045
-
Budi Arie Bawa Gerbong Projo ke Gerindra? Sinyal Kuat Usai Lepas Logo Jokowi
-
Cinta Terlarang Berujung Maut, Polisi Tega Habisi Nyawa Dosen di Bungo
-
Dua Tahun Lalu Sakit Berat, Kini Adies Kadir Didoakan Kembali di Majelis Habib Usman Bin Yahya
-
Makna Arahan Mendagri Tito Karnavian Soal Dukungan Pemda Terhadap PSN
-
Raja Keraton Solo Pakubuwono XIII Wafat, Akhir Perjalanan Sang Pemersatu Takhta Mataram