Suara.com - Jelang perayaan HUT RI ke-80, fenomena viral pengibaran bendera One Piece tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga memperlihatkan keretakan sikap yang tajam di antara para elite politik.
Dari anggapan 'ecek-ecek' hingga ancaman pidana, respons yang saling bertentangan ini membuka pertanyaan besar mengenai soliditas pemerintah dalam merespons isu kultural kontemporer.
Fenomena pengibaran bendera serial manga One Piece memantik reaksi beragam dari para pejabat tinggi negara.
Di satu sisi, politisi Partai Gerindra, Titiek Soeharto, memilih untuk meremehkan tren tersebut.
"Nggak lah, kita negara besar, hanya itu masalah ece-ecek lah, nggak usah ditanggapin," kata Titiek di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Titik menilai bahwa masih banyak harus dikerjakan oleh negara daripada hanya sekedar mengurusi masalah bendera One Piece.
"Masih banyak yang harus kita kerjakan, untuk pembangun negeri ini, bagaimana rakyat yang masih miskin bisa kita angkat menjadi hidup sejahtera," ujarnya.
Ia mengatakan, kalau ada masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasinya maka dipersilakan.
"Ya disuarakan saja, biar pemerintah dengar. Makin banyak disuarakan, mungkin enggak sampai ke telinganya bapak presiden, yang kayak begini-begini ya, nah tolong disuarakan, biar beliau dengar juga," katanya.
Baca Juga: Jeritan Pedagang Bendera, Tolak Jual Bendera 'One Piece', Omzet Malah Terjun Bebas 50 Persen
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa pemerintah selama ini berusaha menertibkan yang tidak beres dari sisa pemerintahan sebelum-sebelumnya.
"Mungkin beliau, pemerintahan ini, berusaha untuk menertibkan apa-apa yang tidak beres di sebelum-sebelumnya. Jadi, makin banyak info yang masuk, tentunya yang bukan hoax-hoax ya, itu makin bagus saya rasa," sambungnya.
Namun, nada berbeda datang dari kolega partainya sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Informasi Intelijen
Sehari sebelumnya, Dasco mengindikasikan adanya ancaman serius di balik fenomena ini, merujuk pada informasi intelijen.
"Ya kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan juga dari lembaga lembaga pengamanan dan intelijen memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
Terkini
-
Prabowo dan Megawati Bertemu 2 Jam di Istana Merdeka, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik
-
Dekat Vatikan, Gema Takbir Idul Fitri 2026 Dirayakan Umat Muslim bersama Warga Lokal
-
Bos Djarum Michael Bambang Hartono Wafat, Ini Jadwal Lengkap Pemakamannya di Rembang
-
Komnas HAM akan Panggil Panglima TNI, Usut Keterlibatan Anggota BAIS di Kasus Air Keras Andrie Yunus
-
Lebaran di Neraka Dunia: Ketika Kue Idul Fitri Jadi Simbol Perlawanan Hidup di Gaza
-
Prabowo Ungkap Alasan Strategis Indonesia Gabung 'Board of Peace' Demi Kemerdekaan Palestina
-
Petaka Bangunan Tua SD Inpres Oepula: Siswa Kelas 1 Meninggal Dunia Usai Tertimpa Reruntuhan
-
Prabowo Sebut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Tindakan Terorisme: Harus Diusut Aktornya
-
Menag Nasaruddin Umar Imbau Umat Jaga Ketertiban Saat Lebaran, Tekankan Pentingnya Ukhuwah
-
Idulfitri Berbeda, Menag Minta Muhammadiyah Toleransi ke Warga yang Masih Puasa Besok