Suara.com - Pakar politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai keputusan keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong merupakan upaya untuk menuntaskan residu perpecahan pasca Pilpres 2024.
"Inilah yang kemudian kita melakukan pemetaan ulang terhadap spektrum politik, ya pasca Pilpres 2024. Ini adalah residu Pilpres yang sudah dituntaskan oleh Prabowo," kata Pangi lewat keterangannya yang dikutip Suara.com, Sabtu (2/8/2025).
Selain upaya untuk menuntaskan residu Pilpres 2024, Pangi juga menilai bawah pemberian amnesti kepada Hasto, dan abolisi kepada Tom secara tidak langsung menjadi pukulan keras bagi mantan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.
"Ini pukulan telak bagi Presiden Jokowi dengan adanya amnesti kepada dua tokoh ini, baik adalah Hasto dan Tom Lembong. Dua tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari rezim lama, tidak bisa," kata Pangi.
Sebagaimana diketahui, Tom Lembong dan Hasto disebut-sebut sebagai lawan politik Jokowi. Kasus hukum yang menjerat keduanya juga disebut sebagai bagian dari serangan politik.
Hasto sendiri pada saat jelang berakhirnya masa jabatan Jokowi kerap memberikan kritikan keras kepada ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Sementara, Tom Lembong pernah mengaku berperan penting di balik penulisan pidato Jokowi pada agenda internasional. Pengakuan Tom itu sempat memanas pada masa kampanye Pilpres 2024.
"Dua kasus ini betul-betul membuka mata orang. Bahwa ini lebih banyak orang mengatakan, persepsi orang ini adalah (kasus) titipan. Ini dipaksakan, ini ada kasus yang lebih besar keinginan kekuasaan daripada keinginan penegakan hukumnya," kata Pangi.
Dia juga memandang bahwa upaya ini bukan hanya sekedar rekonsiliasi politik, tapi juga upaya Prabowo menarik kekuatan politik yang ada. Hasto yang merupakan representasi PDIP, dan Tom Lembong yang merupakan tokoh yang populer di kalangan pendukung Anies Baswedan.
Baca Juga: Amnesti Prabowo Antar Hasto Bebas, Megawati Ungkap Alasan PDIP Ogah Oposisi
"Dengan masuknya mereka, dengan dapat dikunci seperti ini, tentu ini akan ada peluang bagi Pak Prabowo untuk mencoba menarik semua kekuatan yang ada," kata Pangi.
Berita Terkait
-
Dulu di KPK dan Pernah jadi Jubir Jokowi, Johan Budi Kini Jabat Komisaris Transjakarta
-
Amnesti Prabowo Antar Hasto Bebas, Megawati Ungkap Alasan PDIP Ogah Oposisi
-
Manuver Bebaskan Hasto-Tom Lembong: Peta Baru Prabowo Demi Tarik Semua Kekuatan Politik?
-
Nangis Hasto Bebas Berkat Amnesti Prabowo, Megawati: Aneh, Masa Presiden Harus Turun Tangan?
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu