Suara.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengambil langkah ganda dalam merespons tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang.
Di satu sisi, KAI menggencarkan sosialisasi dengan menggandeng komunitas pecinta kereta (railfans), sementara di sisi lain, tindakan tegas berupa penutupan perlintasan liar terus dilakukan. Langkah ini diambil setelah tercatat 34 insiden tabrakan antara kereta api dan kendaraan di wilayahnya sepanjang Januari hingga Juli 2025.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyatakan bahwa pelanggaran dan kelalaian pengguna jalan masih menjadi penyebab utama rentetan kecelakaan tersebut.
"KAI Daop 1 Jakarta mencatat pelanggaran di perlintasan kereta masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan yang melibatkan perjalanan kereta api," ujarnya di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Sebagai respons, KAI tidak hanya bergerak sendiri. Pada Minggu (3/8), mereka berkolaborasi dengan tiga komunitas railfans—Jejak Railfans, Train Photograph, dan Gerakan Muda Penggemar Kereta Api (GMPKA)—untuk mengedukasi langsung para pengguna jalan di perlintasan KM 8+2/3, Jalan Bojong Indah Raya, titik rawan antara Stasiun Bojong Indah dan Stasiun Rawa Buaya. Para relawan ini membentangkan spanduk, membagikan stiker, dan mengingatkan pengendara akan bahaya fatal menerobos palang pintu.
"Sosialisasi ini bukan hanya sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai ajakan kolaboratif bahwa keselamatan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab bersama," kata Ixfan.
Ancaman Pidana dan Penutupan Paksa
Namun, upaya persuasif ini diimbangi dengan langkah represif yang tak kalah penting. Sejak Januari hingga Juli 2025, KAI Daop 1 telah menutup secara permanen sebanyak 32 perlintasan liar yang dianggap sebagai 'jebakan maut' bagi pengendara.
Penutupan ini merupakan bagian dari program nasional untuk meningkatkan keselamatan sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Baca Juga: Meski Jalur Imbas Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek Bisa Dilalui, Kereta Api Hanya Bisa Melaju Pelan
KAI juga mengingatkan bahwa tindakan menerobos perlintasan resmi bukanlah sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan sebuah tindak pidana.
Berdasarkan Pasal 296 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setiap pengemudi yang nekat menerobos palang pintu saat sinyal sudah berbunyi dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda hingga Rp750.000.
Dengan strategi ganda—edukasi kolaboratif dan penutupan jalur ilegal—KAI berharap dapat menekan angka kecelakaan secara signifikan dan membangun kesadaran kolektif bahwa prioritas utama di perlintasan sebidang adalah perjalanan kereta api. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara