Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengambil sikap yang sangat tegas. Menurutnya, urusan bendera negara bukanlah hal yang bisa dijadikan pilihan atau bahan kreativitas.
"Begini. Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini. Tapi bendera Merah Putih bukan pilihan, dia keniscayaan," kata Hasan di Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025).
Ia menandaskan bahwa tidak ada bendera lain yang boleh menggantikan Merah Putih dalam konteks perayaan kemerdekaan.
"Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain," ujarnya.
Meski begitu, Hasan mengaku secara pribadi belum pernah melihat pengibaran bendera One Piece tersebut di jalanan.
"Saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan saya tiap hari jalan gak pernah lihat," katanya.
Ketua MPR: Itu Ekspresi Kreativitas
Berbeda dengan Istana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani justru melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luwes. Ia meyakini, di balik aksi tersebut, semangat nasionalisme para pengibarnya tidak luntur.
"Itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih," kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Baca Juga: Melawan Arus, Baskara Putra dan Warganet Lantang Suarakan Protes Sweeping Bendera One Piece
Politisi Partai Gerindra ini enggan mempersoalkan lebih jauh dan percaya bahwa masyarakat tetap bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Namun, ia tetap berpesan agar masyarakat tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama.
"Sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan Bendera Merah Putih," pesan Muzani.
Sebelumnya, sejumlah video di media sosial menjadi viral karena menampilkan bendera Jolly Roger milik kelompok 'Bajak Laut Topi Jerami' dari serial anime One Piece. Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami itu dikibarkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih di berbagai daerah, termasuk di Grobogan, Jawa Tengah.
Fenomena ini memicu perdebatan luas di kalangan warganet, antara yang menganggapnya sebagai lelucon kreatif dan yang mempertanyakan kepantasannya, hingga akhirnya menuai respons yang berbeda dari para pejabat tinggi negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu