Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengambil sikap yang sangat tegas. Menurutnya, urusan bendera negara bukanlah hal yang bisa dijadikan pilihan atau bahan kreativitas.
"Begini. Mau suka atau tidak suka sama pemerintah itu hak, keduanya pilihan yang sah di republik ini. Tapi bendera Merah Putih bukan pilihan, dia keniscayaan," kata Hasan di Tangerang Selatan, Senin (4/8/2025).
Ia menandaskan bahwa tidak ada bendera lain yang boleh menggantikan Merah Putih dalam konteks perayaan kemerdekaan.
"Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain," ujarnya.
Meski begitu, Hasan mengaku secara pribadi belum pernah melihat pengibaran bendera One Piece tersebut di jalanan.
"Saya belum pernah lihat. Sepanjang jalan saya tiap hari jalan gak pernah lihat," katanya.
Ketua MPR: Itu Ekspresi Kreativitas
Berbeda dengan Istana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani justru melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luwes. Ia meyakini, di balik aksi tersebut, semangat nasionalisme para pengibarnya tidak luntur.
"Itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah merah putih, semangatnya merah putih," kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Baca Juga: Melawan Arus, Baskara Putra dan Warganet Lantang Suarakan Protes Sweeping Bendera One Piece
Politisi Partai Gerindra ini enggan mempersoalkan lebih jauh dan percaya bahwa masyarakat tetap bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Namun, ia tetap berpesan agar masyarakat tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama.
"Sebagai bentuk kesyukuran, kami berharap seluruh rakyat Indonesia merenungi apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan cara mengibarkan Bendera Merah Putih," pesan Muzani.
Sebelumnya, sejumlah video di media sosial menjadi viral karena menampilkan bendera Jolly Roger milik kelompok 'Bajak Laut Topi Jerami' dari serial anime One Piece. Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami itu dikibarkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih di berbagai daerah, termasuk di Grobogan, Jawa Tengah.
Fenomena ini memicu perdebatan luas di kalangan warganet, antara yang menganggapnya sebagai lelucon kreatif dan yang mempertanyakan kepantasannya, hingga akhirnya menuai respons yang berbeda dari para pejabat tinggi negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja
-
Dalami Pemerasan Eks Bupati Pati Sudewo, 3 Orang Perangkat Desa Diperiksa Penyidik KPK