Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyatakan sikap partainya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Megawati menyebut PDIP, tidak memposisikan diri sebagai oposisi dan juga bukan bukan bagian koalisi untuk mengejar kekuasaan. Megawati menyatakan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah.
Pakar komunikasi politik dari Universita Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sikap PDIP itu menunjukkan posisi dualisme.
Menurutnya PDIP tidak secara tegas menyatakan dukungan dan bersedia bergabung dengan pemerintah, karena terganjal keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jamiluddin menilai jika pun Megawati mendukung pemerintah, dukungan itu hanya ditujukan kepada Prabowo, tidak satu paket dengan Gibran.
"Karena tidak mungkin Megawati dan PDIP mendukung Gibran. Karena memang dari awal di mata PDIP Gibran itu kan sudah cacat," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Sebagaimana diketahui, setelah mantan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi berbelok arah, meninggalkan PDIP, dan mengusung Prabowo, serta memajukan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu, hubungan di antara mereka tidak baik-baik saja.
Terlebih majunya Gibran sebagai wakil presiden, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang dinilai cacat hukum.
Karenanya, Jamiluddin memandang untuk lima tahun kedepan, PDIP dan Megawati tidak secara penuh mendukung pemerintah selama Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Gunakan Hak Prerogatif, Megawati Tak Beri Lagi Kepercayaan pada Hasto Sebagai Sekjen?
"Jadi Megawati hanya mendukung sepihak yaitu Prabowo. Nah saya melihat ini akan terus dipertahankan Megawati termasuk PDIP selama Gibran masih ada di pemerintahan," kata Jamiluddin.
Menurutnya jika pun pada akhirnya PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah, hal itu tidak akan ditujukan kepada Prabowo, melainkan kepada Gibran.
"Dan menurut saya selama ini juga sudah demikian sebelum ada statement resmi dari Megawati. Jadi saya belum pernah melihat ada statement petinggi PDIP yang mengkritik Prabowo. Justru yang ada kritik adalah dari PDIP itu kepada Gibran," kepada Gibran.
Jamiluddin berpandangan, bahwa PDIP menunjukkan sikap dualisme.
"Satu sisi mendukung kepada Prabowo, tapi kritis terhadap Gibran," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Berita Terkait
-
Mural One Piece Menjamur dekat Rumah Jokowi, Dihapus Demi 'Kondusif'
-
Benarkah Gerakan Pasang Bendera One Piece Jelang HUT RI Terinspirasi Gibran?
-
SUARA LIVE! Gibran Pakai Pin One Piece saat Debat, Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan
-
Megawati Merapat ke Prabowo, Kabinet Geger? Ini Kata Istana Soal Jatah Menteri
-
Tanggapi Komentar Megawati, Ketua KPK Kekeuh Hasto Bersalah: Status Itu Melekat!
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025