Suara.com - Jabatan Sekretaris Jenderal PDIP kekinian dijabat oleh Megawati Soekarnoputri yang sekaligus merangkap menjadi Ketua Umum PDIP usai Kongres ke-VI partai di Bali.
Padahal Hasto Kristiyanto sudah diberikan pengampunan atau amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto, namun belum diberikan kepercayaan kembali untuk menduduki jabatan tersebut.
Merespons hal itu, Ketua DPP PDIP bidang Keanggotaan Dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan, jika Kongres VI PDIP di Bali sudah mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum sekaligus formatur tunggal.
"Kongres ke VI PDI Perjuangan mengukuhkan Ketua Umum. Kemudian ketua umum sebagai formatur tunggal mengumumkan struktur kepengurusan DPP," kata Andreas kepada Suara.com, Senin (4/8/2025).
Dengan ditunjuk sebagai formartur tunggal, Megawati berwenang menetapkan semua siapa-siapa saja yang menduduki jabatan kepengurusan partai.
Termasuk posisi Sekjen, kata Andreas, jika kekinian jabatan tersebut masih dirangkap oleh Megawati hal itu merupakan hak prerogratifnya.
"Soal ada yang belum diumumkan itu wilayah prerogatif Ketua Umum terpilih," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 di arena Kongres VI PDIP, Sabtu (2/8/2025).
Sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan oleh Megawati, termasuk posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.
Baca Juga: Trubus: Hasto Jadi Beban, PDIP Ambil Jalan Aman
Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi.
“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.
“Bersedia!” jawab para pengurus serentak.
Setelah itu, seluruh pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dan dengan dipandu langsung oleh Megawati, mereka mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.
Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:
Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Berita Terkait
-
Keponakan Prabowo Sebut Rakyat Minta Lapangan Kerja Bermental Kolonial, Publik Berontak
-
Perjuangan Kacak Jalan Kaki Tanjung Balai-Jakarta Ingin Bertemu Presiden Demi Mencari Keadilan
-
Amnesti Prabowo untuk Napi Narkotika di Rutan Serang, Rizki Kembali Hirup Udara Bebas
-
Ahmad Muzani Bela Prabowo Soal Amnesti Hasto-Abolisi Tom Lembong: Bukan Keputusan Gegabah!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
Terkini
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut