Suara.com - PDI Perjuangan telah menentukan jalan politik yang unik sebagai 'penyeimbang' pemerintah. Pilihan tersebut dinilai akan berpengaruh pada perolehan suaranya pada Pemilu 2029.
Namun, pakar politik mengingatkan, langkah yang terkesan dualistis ini bisa menjadi pertaruhan besar yang berpotensi menggerus loyalitas pemilih.
Hal itu diungkap pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut PDIP bukan partai koalisi dan bukan oposisi, tapi sebagai partai penyeimbang pemerintah, menunjukkan sikap dualisme.
"Saya melihatnya konsekuensinya ini bisa kepada pemilihan legislatif dan Pilpres 2029," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Dia menyebut bahwa PDIP yang bersikap dualisme akan sulit diterima oleh masyarakat.
Sebab, sejak kalah pada Pilpres 2024, publik berekspektasi PDIP menjadi partai oposisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
Apalagi PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi, seperti pada dua periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Selama satu dekade itu, PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang kerap menyampaikan kritikan keras.
Baca Juga: Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
"Karena itu saya khawatir PDIP ini pelan-pelan akan ditinggal oleh pemilihnya, bila PDIP tetap bersikap dualisme seperti ini," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa partai yang menunjukkan dualisme, tidak akan pernah mendapatkan perolehan suara yang signifikan.
Dia mencontohkan Partai Demokrat—yang selama dua periode Pemerintahan Jokowi, menempatkan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah.
"Dan itu kan juga suara Demokrat tidak naik. Jadi saya melihat memang sikap-sikap yang tidak tegas di perpolitikan nasional, itu berdampak pada perolehan suara pada Pemilu berikutnya," jelasnya.
Jadi Partai Penyeimbang
Sebelumnya diberitakan, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Berita Terkait
-
Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
-
Melayat di Sela Kongres, Gestur Politik Megawati di Bali Bukan Sekadar Ungkapan Duka
-
Megawati Merapat ke Prabowo, Kabinet Geger? Ini Kata Istana Soal Jatah Menteri
-
Masih Dirangkap Megawati, Sekjen PDIP yang Baru Akan Diumumkan Sebelum Daftar ke Kemenkum, Siapa?
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Arus Mudik 2026, Lalu Lintas Tol SurabayaMojokerto Naik 25,3 Persen
-
BGN Wajibkan Pemantauan Limbah MBG Tiap Tiga Bulan, Tekankan Aspek Lingkungan dan Higienitas
-
KPK Soroti Pola Berulang Korupsi Kepala Daerah
-
Panen Raya di Kampung Rambutan: Omzet Pedagang Melonjak 8 Kali Lipat Saat Mudik Lebaran!
-
Israel Larang Warga Palestina Shalat Id di Masjid Al-Aqsa
-
Kirim THR ke Keluarga Jadi Lebih Mudah dengan Fitur Grup Transfer di wondr by BNI
-
Soal Perbedaan 1 Syawal 1447 H, MUI Sebut Penetapan Idulfitri Adalah Kewenangan Pemerintah
-
Bukan Hanya Pepohonan, Tanah Hutan Tua Ternyata Penyimpan Karbon Terbesar di Bumi
-
H-1 Lebaran: Arus One Way Tol Cipali Terpantau Lengang, Volume Kendaraan Turun Drastis 68 Persen
-
Modus Licik Sabu 26,7 Kg di Ban Serep: Polres Jakpus Bongkar Jaringan Medan-Jakarta Senilai Rp25,9 M