Suara.com - PDI Perjuangan telah menentukan jalan politik yang unik sebagai 'penyeimbang' pemerintah. Pilihan tersebut dinilai akan berpengaruh pada perolehan suaranya pada Pemilu 2029.
Namun, pakar politik mengingatkan, langkah yang terkesan dualistis ini bisa menjadi pertaruhan besar yang berpotensi menggerus loyalitas pemilih.
Hal itu diungkap pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut PDIP bukan partai koalisi dan bukan oposisi, tapi sebagai partai penyeimbang pemerintah, menunjukkan sikap dualisme.
"Saya melihatnya konsekuensinya ini bisa kepada pemilihan legislatif dan Pilpres 2029," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Dia menyebut bahwa PDIP yang bersikap dualisme akan sulit diterima oleh masyarakat.
Sebab, sejak kalah pada Pilpres 2024, publik berekspektasi PDIP menjadi partai oposisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
Apalagi PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi, seperti pada dua periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Selama satu dekade itu, PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang kerap menyampaikan kritikan keras.
Baca Juga: Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
"Karena itu saya khawatir PDIP ini pelan-pelan akan ditinggal oleh pemilihnya, bila PDIP tetap bersikap dualisme seperti ini," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa partai yang menunjukkan dualisme, tidak akan pernah mendapatkan perolehan suara yang signifikan.
Dia mencontohkan Partai Demokrat—yang selama dua periode Pemerintahan Jokowi, menempatkan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah.
"Dan itu kan juga suara Demokrat tidak naik. Jadi saya melihat memang sikap-sikap yang tidak tegas di perpolitikan nasional, itu berdampak pada perolehan suara pada Pemilu berikutnya," jelasnya.
Jadi Partai Penyeimbang
Sebelumnya diberitakan, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Berita Terkait
-
Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
-
Melayat di Sela Kongres, Gestur Politik Megawati di Bali Bukan Sekadar Ungkapan Duka
-
Megawati Merapat ke Prabowo, Kabinet Geger? Ini Kata Istana Soal Jatah Menteri
-
Masih Dirangkap Megawati, Sekjen PDIP yang Baru Akan Diumumkan Sebelum Daftar ke Kemenkum, Siapa?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?