Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka rekrutmen petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam waktu dekat.
Kesempatan ini akan dibuka untuk seluruh warga Indonesia, termasuk yang bukan ber-KTP DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pihaknya membuka rekrutmen untuk umum karena masih banyak orang dari luar Jakarta yang sedang mengadu nasib di Ibu Kota.
"Memang ini sebagai bagian dari kota terbuka, orang menaruh harapan untuk bisa menggantung nasib pekerja di Jakarta. Untuk itu, saya tetap akan menjalankan secara terbuka walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta," ujar Pramono kepada wartawan, Jumat (5/8/2025).
Menurut Pramono, pendekatan keterbukaan seperti ini bukan hal baru. Ia mencontohkan pola yang sama juga diterapkan saat rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) digelar beberapa waktu lalu.
Saat itu, kata Pramono, pendaftar dari luar Jakarta justru mendominasi, kendati Pemprov tetap memprioritaskan warga yang berdomisili di ibu kota.
"Memang harus saya akui apa adanya bahwa sekarang ini, begitu berbagai pembukaan lowongan, itu yang mendaftar banyak sekali dan rata-rata bukan warga Jakarta, karena kan KTP-nya dilihat," tutur Pramono.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bahwa Jakarta masih menjadi magnet utama pencari kerja dari berbagai daerah.
Pemprov, lanjutnya, tak bisa menutup pintu bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan di ibu kota.
Baca Juga: Skandal Beras Oplosan! Dirut Food Station Mundur Usai Jadi Tersangka, Siapa yang Gantikan?
"Termasuk yang sekarang bentar lagi kita buka untuk damkar tadi. Lowongan itu setelah PPSU," imbuh mantan Sekretaris Kabinet tersebut.
Selain membuka lapangan kerja, langkah ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) yang dinilai masih kurang. Sebab, tugas Damkar di Jakarta bukan hanya menjinakkan api.
Sepanjang tahun 2024, Dinas Gulkarmat mencatat sebanyak 1.969 kasus kebakaran.
Tak hanya itu, ada sekitar 6.800 kasus penyelamatan yang turut ditangani petugas Damkar di berbagai wilayah ibu kota.
"Artinya, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada damkar cukup tinggi hampir ada 6.800 kasus. Sehingga dengan demikian inilah yang secara khusus saya pesankan ke kepala dinas dan seluruh jajaran untuk membangun kepercayaan publik. Ini yang perlu ditingkatkan," pungkas Pramono.
Berita Terkait
-
Merasa Ada Kesepakatan yang Dilanggar, Kelompok Tani Madani Kampung Bayam Belum Mau Tempati KSB
-
Api Mengamuk 7 Jam! Pasar Taman Puring Hangus, Gubernur Singgung Program APAR Efektif?
-
Ogah Kawasan Istana Kebanjiran Lagi, Pramono Minta Rumah Pompa Waduk Pluit Dimodernisasi
-
Layanan Kesehatan di Jakarta Kini Jemput Bola, Program Unggulan Pramono Disambut Antusias Warga
-
KSB: Warga Dapat Kunci, Tapi Gubernur DKI Ditegur! Ada Apa dengan Klaim Pramono?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO