Suara.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menanggapi fenomena pengibaran bendera anime 'One Piece' yang kini menjadi incaran razia aparat TNI-Polri. Menurut Mahfud, tindakan tersebut memang tidak pantas jika disejajarkan atau bahkan diletakkan lebih tinggi dari bendera Merah Putih.
Namun, secara hukum, belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan kepada pelakunya.
"Saya tidak setuju itu, artinya terlalu kasar meletakkan atau mensejajarkan bendera (One Piece) itu dengan Merah-Putih atau meletakkan di bawahnya seakan-akan Merah-Putih sudah negara seperti itu. Saya tidak setuju," kata Mahfud, dikutip dari tayangan video pada YouTube pribadinya, Rabu (6/8/2025).
Mahfud menilai kalau pengibaran bendera one piece sebenarnya termasuk ekspresi masyarakat sekaligus sebagai kritik sosial. Sehingga, seharusnya tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
"Sebagai ekspresi, unsur pidananya belum bisa dimunculkan," kata Mahfud.
Dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk bersikap arif dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Merah Putih merupakan simbol martabat dan kebanggaan bangsa yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua warga negara.
"Jalan keluarnya, menurut saya, ya kita arif sajalah, semuanya bersikap arif. Mari hormati bendera Merah Putih sebagai lambang martabat kita, lambang kebanggaan kita," saran Mahfud.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan publik melalui keteladanan, bukan semata tindakan koersif atau paksaan.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengekspresikan kecintaan mereka terhadap budaya populer.
Baca Juga: Terpidana tapi Bebas, Mahfud MD Curiga Relawan Jokowi Silfester Matutina: Pasti Ada Main di Belakang
"Supaya memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan keteladanan. Agar tidak terjadi hal seperti ini yang mencurigakan. Mari kita semua berlaku baik untuk Merah-Putih ini. Karena merah putih itu kan simbol kebersihan dan keberanian sekaligus membuka ruang untuk kritik dan bersuara terhadap bangsa," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Silfester Loyalis Jokowi Koar-koar Sudah Dimaafkan JK, Mahfud MD: Tak Ada Damai di Hukum Pidana!
-
Video Bupati Sudewo 'Kasihan Rakyat Pati Kena Pajak' Diungkit Lagi: Tipu-tipu Si Mulut Manis!
-
Silfester Matutina Divonis 1,5 Tahun Kasus Fitnah JK tapi Bisa Bebas, Mahfud MD: Jaksanya Bodoh!
-
Tantang Warga Pati Protes Kenaikan PBB, Bupati Sudewo Diteror Netizen: Mau Turun atau Diturunin?
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek