Suara.com - Nama Bupati Pati Sudewo tengah menjadi pusat perhatian usai video dirinya menantang warga yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2025 viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan siap menghadapi massa demonstran yang disebutnya bisa sampai 50 ribu orang.
Kebijakan menaikkan PBB-P2 2025 hingga 250 persen dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang mayoritas berpenghasilan rendah.
Protes pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pedagang kaki lima, hingga tokoh-tokoh lokal yang merasa tak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan.
Puncak dari penolakan ini adalah rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar selama dua hari berturut-turut, pada 13–14 Agustus 2025.
Massa aksi akan memusatkan demonstrasi di Alun-Alun Pati dengan tiga tuntutan utama: membatalkan kenaikan PBB, menolak pajak baru untuk PKL, dan mendesak Sudewo mundur dari jabatan sebagai bupati.
Kritik terhadap Sudewo makin memuncak setelah publik menemukan bahwa nama Sudewo tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik KPK.
Padahal, menurut sejumlah sumber, total harta kekayaan Sudewo mencapai lebih dari Rp 30 miliar, menjadikannya salah satu kepala daerah terkaya di Jawa Tengah.
Berikut delapan fakta terkait polemik yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo.
1. PBB Dinaikkan 250 Persen
Pemerintah Kabupaten Pati secara resmi menetapkan kenaikan PBB-P2 2025 hingga 250 persen. Kenaikan ini diumumkan usai pertemuan Sudewo dengan para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) di Pendopo Kabupaten pada 18 Mei 2025.
Warga merasa kebijakan ini sangat memberatkan, terutama di desa-desa yang penghasilan masyarakatnya terbatas.
2. Tantang Demonstran
Alih-alih meredam gejolak warga, Sudewo justru mengeluarkan pernyataan yang memicu amarah publik. Dalam video viral, ia menyatakan siap menghadapi demo besar-besaran dan menantang 50 ribu orang untuk datang langsung kepadanya.
"Kalau memang mau demo, ayo 50 ribu orang demo sekalian," ujar Sudewo.
Berita Terkait
-
KPK Bongkar Peran Tim 8, Timses Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Pemerasan Caperdes
-
Jual Beli Jabatan Jerat Bupati Sadewo, KPK Sorot 600 Posisi Perangkat Desa Kosong di Pati
-
Viral Tagihan Listrik Cuma Rp15 Ribu per Bulan, Malah Bikin Ketar-ketir
-
Penghulu KUA Viral Pakai 3 Bahasa Lulusan Apa? Ini Riwayat Pendidikan Muhammad Zidni Ilmi
-
Mega Salsabillah Sentil Balik Deddy Corbuzier dan KDM soal Penjual Es Gabus, Alasannya Keren Banget
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
-
Jawaban Menpar Widiyanti Usai Diberi Nilai 50 Oleh Anggota DPR: Subjektif, Cuma Satu Orang
-
Atasi Sampah di Bali, Menpar Widyanti Siap Jalankan Gerakan Indonesia Asri Arahan Prabowo
-
Cak Imin Ungkap Obrolan PKB Bareng Prabowo di Istana: dari Sistem Pilkada hingga Reshuffle?
-
Geger Tragedi Siswa SD di NTT, Amnesty International: Ironi Kebijakan Anggaran Negara
-
Rute MRT Balaraja Dapat Restu Komisi D DPRD DKI: Gebrakan Baru Transportasi Aglomerasi
-
Wamensos Minta Kepala Daerah Kaltim & Mahakam Ulu Segera Rampungkan Dokumen Pendirian Sekolah Rakyat
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat