Suara.com - Menjelang perayaan HUT RI 80, sebuah fenomena tak terduga mencuri perhatian nasional.
Bukan logo resmi atau umbul-umbul merah putih yang viral, melainkan bendera tengkorak bertopi jerami Jolly Roger dari serial anime populer, One Piece yang berkibar di berbagai pelosok negeri.
Aksi yang bagi para penggemarnya adalah bentuk ekspresi komunitas dan perayaan, justru ditanggapi dengan larangan dan pencopotan paksa di beberapa daerah.
Fenomena ini memicu pertanyaan krusial: Mengapa negara, melalui sebagian aparaturnya, tampak begitu gelisah bahkan "takut" pada sebuah simbol budaya pop?
Apakah sehelai bendera anime benar-benar mampu menggerus rasa nasionalisme generasi muda?
Reaksi keras dari beberapa pemerintah daerah yang melarang pengibaran bendera One Piece seringkali didasarkan pada argumen hukum formal, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Secara harfiah, aturan ini memang bertujuan menjaga kehormatan simbol negara.
Namun, ketakutan yang mendasari larangan ini tampaknya lebih dalam dari sekadar penegakan aturan.
Ada setidaknya dua lapis kegelisahan yang bisa dibaca dari respons pemerintah:
Baca Juga: Warga Tasikmalaya Buat Lorong Merah Putih Sepanjang 250 Meter
Ketakutan akan Disrupsi Makna
Pemerintah, sebagai penjaga narasi kebangsaan, terbiasa dengan simbolisme yang tunggal dan terkontrol.
Merah Putih adalah representasi perjuangan, persatuan, dan kedaulatan.
Kemunculan Jolly Roger, yang bagi generasi tua mungkin hanya tengkorak bajak laut, dianggap sebagai 'gangguan' visual dan makna di tengah perayaan sakral kemerdekaan.
Negara khawatir, jika dibiarkan, simbol-simbol alternatif ini akan mendilusi atau bahkan menggantikan makna luhur dari Bendera Merah Putih di benak generasi muda.
Kesenjangan Generasi dalam Memahami Simbol
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka