Tinggal Tunjukkan Saja, Beres! Feri Amsari Desak Jokowi Akhiri Drama Ijazah Palsu

Suara.com - Polemik lawas mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, melontarkan pernyataan menohok yang mendesak adanya pembuktian konkret, bukan sekadar klarifikasi verbal, untuk menyudahi drama yang telah menggerus kepercayaan publik selama bertahun-tahun.

Dalam sebuah diskusi di siniar (podcast) bersama analis politik Hendri Satrio, Feri Amsari secara lugas menyatakan bahwa penyelesaian isu ini sebenarnya sangat sederhana.

Menurutnya, semua spekulasi bisa langsung berhenti jika bukti otentik ditunjukkan secara transparan kepada masyarakat.

Ia menyentil bahwa klarifikasi yang selama ini dilakukan, baik oleh pihak Istana maupun Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai almamater Presiden, belum cukup kuat untuk mematahkan keraguan di ranah hukum dan opini publik. Baginya, pembuktian adalah kunci utama.

"Dalam hukum, yang penting adalah alat bukti, bukan sekadar pernyataan," tegas Feri Amsari.

Ia menggarisbawahi bahwa meski UGM sudah berkali-kali memberikan jaminan, langkah tersebut belum diikuti dengan pembuktian fisik yang bisa diakses dan diverifikasi secara terbuka, membuat isu ini terus memiliki celah untuk diperdebatkan.

Taruhan Demokrasi dan Kepercayaan Publik

Feri Amsari tidak memandang isu ijazah ini sebagai persoalan sepele. Ia memperingatkan adanya dampak sistemik yang sangat serius jika keraguan publik ini tidak segera dituntaskan dengan bukti yang tak terbantahkan.

Baca Juga: Bendera One Piece di Hari Kemerdekaan: Antara Aksi Kreatif dan Tuduhan Makar

Menurutnya, ini menyangkut integritas jabatan presiden dan fondasi demokrasi Indonesia.

Jika sampai terbukti ada ketidakaslian, Feri menyebut hal itu akan menjadi preseden buruk yang menunjukkan adanya potensi tipu daya dalam pemenuhan syarat pencalonan presiden.

Ini bukan hanya mencoreng legacy Jokowi, tetapi juga mencederai kepercayaan rakyat terhadap seluruh proses politik dan institusi negara.

"Seorang pejabat negara, apalagi sekelas presiden, dilarang berbohong. Hal ini berdampak pada kebijakan yang dibuat dan, yang lebih penting, pada kepercayaan publik," tambah Feri, menekankan bahwa kejujuran seorang pemimpin adalah mata uang yang paling berharga dalam pemerintahan.

Misteri 'Dalang' di Balik Isu yang Terus Berulang

Di sisi lain, Hendri Satrio yang menjadi rekan diskusi Feri menyoroti aspek politik di balik isu yang tak kunjung padam ini.