Suara.com - Suasana politik di Kabupaten Pati kian memanas menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya akan digelar pada Rabu, 13 Agustus mendatang.
Sebanyak lima ribu santri dari berbagai penjuru wilayah siap turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang meroket hingga 250 persen.
Koordinator aksi, Sahal Mahfudh, telah memastikan bahwa surat pemberitahuan untuk unjuk rasa ini sudah dilayangkan dan diterima oleh Polresta Pati. Ia menegaskan bahwa massa yang akan bergabung merupakan representasi dari kalangan santri di seluruh kabupaten.
"Santri yang ikut nanti adalah perwakilan dari seluruh wilayah di Pati. Mulai dari Pati Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Semuanya alumni pesantren yang masih aktif di kegiatan TPQ dan Madin," kata Sahal dikutip Kamis (7/8/2025).
Tidak hanya soal pajak, para santri juga membawa aspirasi lain yang tak kalah penting. Mereka menolak keras kebijakan sekolah lima hari yang dianggap mengancam eksistensi pendidikan keagamaan nonformal.
Kebijakan ini dinilai mengganggu jadwal kegiatan TPQ dan Madrasah Diniyah yang mayoritas dilaksanakan pada sore hari.
Fenomena menarik terjadi menjelang aksi. Dukungan untuk para demonstran terus mengalir deras, salah satunya dalam bentuk logistik yang kini menggunung di depan Kantor Bupati Pati.
Tumpukan kardus berisi air mineral dan kebutuhan lainnya terlihat menjulang hingga dua meter, memanjang menutupi pagar kantor bupati dari ujung barat ke timur.
Banjir donasi ini disebut sebagai respons langsung atas pernyataan Bupati Pati Sudewo yang menantang dan mengaku tidak gentar meski harus menghadapi 50 ribu pengunjuk rasa.
Baca Juga: Respons Mendagri Soal Kebijakan Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen: Saya Perintahkan Dirjen Cek
Aksi pengumpulan logistik ini menjadi simbol perlawanan dan keseriusan para santri dalam menyikapi kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Berita Terkait
-
Respons Mendagri Soal Kebijakan Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen: Saya Perintahkan Dirjen Cek
-
Alasan Bupati Sudewo Mengapa PBB di Pati Naik 250 Persen
-
Gaduh PBB Pati Naik 250 Persen, Gubernur Jateng Perintahkan Evaluasi: Kalau Perlu Turunkan
-
Gaduh PBB Naik 250 Persen, Bupati Pati Sudewo Janji Tinjau Ulang Kebijakannya
-
Bupati Pati Sudewo Akhirnya Minta Maaf Usai Tantang Warga: Saya Banyak Kekurangan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar