Akui Tak Pernah Tantang Warganya soal Demo, Bupati Pati Bertekad Bulat Tetap Naikkan Tarif Pajak

Kenaikan ini bervariasi, namun di beberapa wilayah dilaporkan mencapai 250 persen.

Bagi masyarakat, lonjakan drastis ini merupakan beban berat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Perlunya Sosialisasi Sebelum Ketok Palu

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan Pemkab Pati untuk menghindari gesekan emosional ini?

Pertama, sosialisasi yang masif dan humanis mutlak diperlukan sebelum kebijakan diterapkan.

Sosialisasi bukan hanya sekadar pengumuman di situs resmi, melainkan dialog langsung yang menyentuh semua lapisan masyarakat, dari tingkat RT/RW hingga kecamatan.

Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan urgensi kenaikan pajak, alokasi dana hasil pajak untuk pembangunan, dan dampaknya bagi warga.

Kedua, membuka ruang dialog partisipatif. Pemerintah seharusnya tidak memposisikan diri sebagai penentu kebijakan yang absolut.

Mengundang perwakilan warga, tokoh masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha untuk duduk bersama merumuskan formula kenaikan yang lebih berkeadilan bisa menjadi solusi.

Baca Juga: Respons Mendagri Soal Kebijakan Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen: Saya Perintahkan Dirjen Cek

Mungkin kenaikan tidak perlu dilakukan secara drastis dalam satu tahun, melainkan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.

Ketiga, pejabat publik harus menunjukkan empati dalam setiap narasi yang dibangun.

Di era digital, setiap perkataan dapat dengan mudah direkam, dipotong, dan disebarkan. Oleh karena itu, pemilihan diksi yang hati-hati, bahasa tubuh yang merangkul, dan nada bicara yang menenangkan jauh lebih efektif daripada sikap konfrontatif.

Kasus di Pati menjadi pelajaran berharga bahwa kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal total jika salah dalam cara penyampaiannya.