Proyek PLTS 100 GW Dorong Desa Mandiri Energi, Benarkah Buka Peluang Kerja dan Kurangi Emisi?

Suara.com - Pemerintah Indonesia tengah menggagas proyek besar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) yang menyasar hingga 80 ribu desa. Proyek ini diyakini akan mengubah wajah energi nasional dan memperkuat kemandirian desa lewat energi bersih.

Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 80 GW PLTS akan tersebar di desa-desa dan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sementara 20 GW lainnya akan berbentuk PLTS terpusat. Proyek ini juga akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan baterai (Battery Energy Storage System/BESS) sebesar 320 GWh agar distribusi listrik lebih stabil dan merata.

Apa Dampaknya untuk Masyarakat?

Bagi masyarakat desa, kehadiran PLTS ini akan menjadi solusi atas minimnya akses listrik berkualitas. Selama ini, banyak desa masih bergantung pada pembangkit diesel (PLTD) yang mahal dan tak ramah lingkungan. Dengan PLTS, desa tak hanya mendapatkan listrik yang lebih murah dan bersih, tetapi juga memiliki kendali langsung melalui koperasi.

Menurut CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, program ini bisa menyelesaikan tiga masalah sekaligus: ketimpangan akses listrik, ketergantungan pada PLTD, dan rendahnya bauran energi terbarukan di Indonesia.

“Jika dilaksanakan dengan tepat, ini bisa jadi proyek elektrifikasi desa terbesar di Asia Tenggara,” jelas Fabby.

Potensi Ekonomi: Lapangan Kerja hingga Industri Lokal

Tak hanya soal listrik. Proyek PLTS ini juga membuka peluang ekonomi yang besar, mulai dari peningkatan kapasitas industri panel surya dalam negeri hingga penciptaan ribuan lapangan kerja hijau.

Fabby menjelaskan, setiap pembangunan 1 MW PLTS dan 4 MWh BESS bisa menyerap hingga 50 tenaga kerja selama proses konstruksi selama 9–12 bulan. Namun, saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga kerja terampil di sektor ini.

Baca Juga: PLN dan Pertamina Teken Kerja Sama Pengembangan Energi Panas Bumi Nasional, Diinisiasi Danantara

Untuk menjawab tantangan tersebut, IESR menyarankan agar pemerintah menggandeng BLK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi untuk menyiapkan teknisi bersertifikat. Program pelatihan ini juga harus menyasar masyarakat lokal agar warga desa bisa turut berkontribusi dan menikmati manfaat ekonomi dari proyek ini.

Meski potensial, proyek ini tetap punya tantangan besar. Pertama, pemilihan lokasi harus memperhatikan kondisi geografis, kebutuhan listrik setempat, serta kelayakan teknis dan finansial. Kedua, tenaga kerja terampil masih terbatas dan belum tersebar merata.

Ketiga, proyek ini butuh koordinasi lintas kementerian, pemda, dan sektor swasta. Karena itu, IESR mendorong Presiden Prabowo untuk menjadikan proyek ini sebagai Program Strategis Nasional (PSN), lengkap dengan satuan tugas khusus dan Project Management Unit (PMU) yang profesional.

Harus Libatkan Masyarakat

IESR menekankan pentingnya pelibatan masyarakat desa sejak awal. Mereka harus diajak ikut merancang, mengelola, dan memanfaatkan proyek agar manfaatnya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ekonomi dan sosial.

Pelibatan masyarakat juga penting untuk memastikan proyek ini berjalan dengan prinsip partisipatif, bebas korupsi, dan menghormati hak atas tanah serta sumber daya lokal.