Menteri Perang AS Ngamuk ke Senat Saat Minta Rp24 Ribu T untuk Kalahkan Iran

Suara.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, menegaskan bahwa Negeri Paman Sam masih memegang kendali atas Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik dengan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Hegseth saat memberikan kesaksian di hadapan Komite Anggaran DPR dan Senat AS terkait rencana anggaran pertahanan jumbo senilai US$1,5 triliun atau sekitar Rp24 ribu triliun.

Dalam sidang tersebut, Hegseth menyebut blokade terhadap Iran mulai menunjukkan dampak besar terhadap aktivitas pelabuhan negara tersebut.

Hegseth mengklaim puluhan kapal telah diputarbalikkan maupun dilumpuhkan akibat operasi yang dilakukan Amerika Serikat.

“Saya rasa belum cukup banyak dibahas tentang kekuatan blokade ini dan dilema yang kami ciptakan bagi mereka,” klaim Hegseth seperti dikutip dari NY Post.

“Mereka tidak bisa mengirim apa pun keluar dari pelabuhan Iran. Lebih dari 65 kapal telah diputarbalikkan atau dilumpuhkan. Pada akhirnya kami mengendalikan selat itu, karena tidak ada yang masuk tanpa izin kami,” lanjutnya.

Namun, klaim tersebut langsung menuai kritik dari senator Partai Demokrat, termasuk Chris Coons.

Coons mempertanyakan mengapa jalur pelayaran Selat Hormuz belum kembali dibuka penuh jika AS benar-benar menguasai kawasan tersebut.

Coons bahkan memperingatkan bahwa Washington berada di ambang kekalahan strategis karena lalu lintas perdagangan di jalur vital minyak dunia itu nyaris lumpuh total.

Baca Juga: Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China

Pernyataan tersebut memancing emosi Hegseth.

“Sangat konyol. Kami memiliki daya tekan lebih besar daripada sebelumnya. Kami meraih keberhasilan besar di medan perang, dan Anda bicara soal kekalahan strategis,” tegasnya.

Sidang juga menyoroti besarnya proposal anggaran Pentagon yang mencapai US$1,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$1,15 triliun diajukan sebagai anggaran dasar pertahanan, sementara US$350 miliar lainnya dirancang lewat skema rekonsiliasi anggaran yang memungkinkan Partai Republik meloloskan dana tanpa dukungan Demokrat.

Pentagon beralasan lonjakan anggaran diperlukan untuk memperbaiki fasilitas militer yang dinilai sudah tertinggal, sekaligus mempercepat investasi pada kecerdasan buatan atau AI dan teknologi otonom.

Pelaksana Tugas Wakil Menteri Pertahanan AS bidang keuangan, Jules Hurst, menyebut tambahan anggaran itu sebagai langkah mengejar ketertinggalan.