Suara.com - Di balik amarah dan aksi walk out Susi Pudjiastuti, ada sebuah rencana kebijakan yang dinilai bisa menjadi bom waktu ekologis bagi Pangandaran.
Ini bukan sekadar perdebatan biasa; ini adalah pertarungan visi antara pariwisata berkelanjutan melawan industri perikanan skala besar yang disebut mantan menteri ini sebagai "izin gila".
Lantas, apa sebenarnya rencana keramba jaring apung (KJA) ini, dan mengapa ia mampu memicu ledakan emosi seorang Susi Pudjiastuti?
Apa Sebenarnya Rencana KJA di Pangandaran?
Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang dibahas, pemerintah berencana membuka "kavling" laut seluas 1.000 hektare untuk budidaya ikan melalui KJA.
Izin ini akan diberikan kepada investor untuk mengembangkan industri perikanan di lepas pantai Pangandaran.
Di atas kertas, ini adalah proyek untuk meningkatkan produksi perikanan. Namun di mata Susi, ini adalah resep bencana.
Kemarahan Susi bukan tanpa dasar.
Ia melihat setidaknya ada tiga dampak destruktif yang akan lahir dari kebijakan ini, mengubah "surga" pariwisata menjadi "neraka" ekologis.
Baca Juga: 'Nenek Moyangmu Punya Laut?' Susi Pudjiastuti Walk Out Rapat Tolak Pangandaran Dikapling
Dampaknya dari limbah dari ribuan ton pakan ikan akan menumpuk di dasar laut, menciptakan zona mati (dead zone), meracuni terumbu karang, dan menyebabkan ledakan alga yang membuat air keruh dan berbau.
Selain itu, visi Pangandaran sebagai destinasi surfing, selam, dan wisata bahari kelas dunia akan hancur.
Lalu siapa yang mau berenang di pantai yang kotor dan bau?
Ini akan mematikan hotel, restoran, dan seluruh ekosistem pariwisata yang menghidupi puluhan ribu warga.
Susi juga menilai kebijakan tersebut akan menjadi ancaman bagi nelayan kecil.
Pemberian izin skala besar kepada korporasi berpotensi meminggirkan dan membatasi ruang gerak nelayan tradisional yang telah hidup dari laut Pangandaran selama bergenerasi.
Susi melihat ini sebagai pilihan yang salah secara fundamental.
"Pangandaran mau dijadikan apa?" tanyanya, sebuah gugatan terhadap arah pembangunan yang menurutnya sesat.
Bukan Sekadar Pangandaran: Pertarungan Visi Pembangunan
Kasus ini merefleksikan pertarungan ideologi pembangunan yang lebih besar di Indonesia, yakni apakah kita akan terus mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan aset alam, atau membangun ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan?
Amarah Susi adalah suara terhadap model pembangunan yang abai terhadap kelestarian lingkungan.
Sentilannya, "Kalau mau kaya jangan jadi pejabat, jadi pengusaha saja!" adalah kritik tajam terhadap birokrasi yang ia anggap gagal melindungi harta paling berharga milik rakyat.
Berita Terkait
-
'Nenek Moyangmu Punya Laut?' Susi Pudjiastuti Walk Out Rapat Tolak Pangandaran Dikapling
-
Gus Yaqut Diperiksa KPK: Hanya Bawa 'Senjata' SK Menteri, Ada Apa dengan Kuota Haji?
-
5 Fakta Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK, Eks Menag Tersandung Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024!
-
Hanya Bawa SK Menteri: Gus Yaqut Bungkam Soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
-
Unggahan Perdana Tom Lembong Usai Bebas, Ungkap Sebuah Permintaan
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat
-
Efek Domino Korupsi Haji, KPK Ancam 'Sikat' Biro Travel di Luar Jawa
-
Dasco Terima 9 Tuntutan Kaum Tani soal Redistribusi Tanah yang Berkeadilan
-
Jemaah Antre Puluhan Tahun, Kuota Haji Ternyata Bisa Dibeli Tanpa Izin?