- Roy Suryo mendatangi Kemendikbud untuk menuntut ketegasan hukum atas ijazah Gibran Rakabuming Raka
- Argumen utama Roy Suryo adalah dokumen penyetaraan ijazah Gibran hanya berbentuk "Surat Keterangan" bukan "Surat Keputusan"
- Roy Suryo juga membawa bukti adanya kejanggalan pada riwayat pendidikan Gibran yang dirilis negara
Suara.com - Polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memanas. Kali ini, ahli telematika Roy Suryo mengambil langkah frontal dengan mendatangi langsung Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menuntut kejelasan.
Tiba sekitar pukul 10.00 WIB pada Selasa (23/9/2025), Roy Suryo tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa setumpuk dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan, termasuk Surat Pernyataan terkait penyetaraan ijazah Gibran yang disebutnya hanya setara SMA.
Dengan nada tegas, Roy Suryo menyatakan kedatangannya adalah untuk meminta ketegasan dari Menteri Pendidikan, Prof. Abdul Mu’ti, mengenai status hukum dokumen tersebut.
Baginya, ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut legitimasi jabatan orang nomor dua di Indonesia.
“Kami hari ini meminta ketegasan dari Kementerian Pendidikan di bawah Prof. Abdul Mu’ti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah, ya gugur (Gibran) sebagai Wapres,” ujar Roy Suryo di hadapan awak media di Gedung Kemendikdasmen.
Menurut analisisnya, dokumen yang selama ini digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Ia menyoroti bentuk dokumen yang hanya berupa "Surat Keterangan", bukan "Surat Keputusan" yang memiliki landasan hukum lebih kuat.
“Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan. Karena bunyinya seharusnya bukan surat keterangan, tapi surat keputusan. Surat keterangan ini gak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden,” terangnya.
Untuk memperkuat argumennya, Roy Suryo membeberkan bukti lain yang ia sebut sebagai kejanggalan fatal dalam riwayat pendidikan Gibran yang dirilis resmi oleh negara. Ia menunjuk adanya lompatan jenjang pendidikan yang tidak lazim dan tidak sesuai prosedur.
“Ini kebalik-balik, urutannya ini salah, padahal ini diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dan ini kalau Anda akses, masih ada,” jelas Roy sambil menunjukkan dokumen di tangannya.
Baca Juga: KPU Klarifikasi: Riwayat Pendidikan Gibran Diisi Langsung oleh Tim Saat Pencalonan
Dalam dokumen tersebut, Roy memaparkan bahwa riwayat pendidikan Gibran tercatat meloncat dari setara SMP langsung ke jenjang setara S1, tanpa mencantumkan jenjang SMA secara jelas. Hal inilah yang menurutnya menjadi bukti kuat adanya masalah dalam proses penyetaraan ijazah tersebut.
Karena gentingnya persoalan ini, Roy berharap bisa diterima langsung oleh pejabat tinggi kementerian, bukan sekadar staf hubungan masyarakat.
“Minimal yang menerima (pertemuan hari ini) itu Wamen atau Dirjen. Bukan apa-apa, humas itu terlalu jauh, humas juga sudah menerima kami kemarin,” tambah Roy.
Ia menekankan bahwa kejelasan status ijazah ini sangat krusial karena menyangkut pemenuhan syarat legalitas seorang wakil presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tag
Berita Terkait
-
KPU Klarifikasi: Riwayat Pendidikan Gibran Diisi Langsung oleh Tim Saat Pencalonan
-
Data Pendidikan Gibran di Situs KPU Tiba-tiba Berubah Jadi S1, Ada Upaya Jegal Gugatan Ijazah Palsu?
-
Dugaan Perubahan Riwayat Pendidikan Gibran, Pengamat: Skandal Besar yang Bisa Guncang KPU!
-
Bikin 'Sus'! KPU Bantah Ubah Data Gibran, tapi Akui Selidiki Perubahan Tampilan Website
-
Sidang Ijazah Gibran Berlanjut: Mediasi Jadi Penentu
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian