Suara.com - Partai NasDem pasang badan untuk pemerintah di tengah berbagai polemik nasional belakangan ini.
Sikap itu ditegaskan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat menanggapi berbagai bentuk aksi protes masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
Mulai dari gerakan Indonesia Gelap, slogan "Kabur Aja Dulu", hingga aksi simbolik pengibaran bendera One Piece yang sedang jadi sorotan publik.
"Upaya yang bermuara pada gangguan stabilitas nasional adalah kesedihan bagi kita semua. NasDem akan berhadapan dengan siapa pun yang mengganggu stabilitas," tegasnya saat Rapat Kerja Nasional I Partai NasDem di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 8 Agustus 2025.
Paloh menilai, di tengah situasi politik yang dipenuhi beragam polemik, pemerintah justru membutuhkan dukungan nyata untuk menjaga stabilitas negara. Bukan malah memperkeruh keadaan.
"Kita tidak ikut dalam barisan pengganggu. Dukungan NasDem kepada pemerintahan ini diberikan secara sungguh-sungguh, totalitas, dengan kejujuran dan ketulusan hati," ujarnya.
Ia menekankan, meski memberi dukungan penuh kepada pemerintah, NasDem tetap memegang prinsip independensi dalam memberikan saran, pandangan, dan kritik konstruktif.
Namun, seluruh komponen bangsa wajib bersinergi demi suksesnya agenda pemerintahan yang berjalan sekarang ini.
Paloh menegaskan, NasDem tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap resmi NasDem sudah disampaikan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Hingga kini, dukungan itu tidak berubah.
Baca Juga: Sinyal Lepas dari Cengkeraman Jokowi? Refly Harun: 'Permainan Catur' Prabowo
"NasDem telah memberikan sikapnya secara resmi, memberikan dukungan sepenuhnya atas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo," tegasnya.
Menurutnya, setelah sepuluh bulan pemerintahan berjalan, NasDem justru ingin mendorong agar capaian kemajuan dapat berlanjut dan tidak stagnan.
Ia memuji sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo sekarang ini. Khususnya terkait program kemandirian energi dan pangan.
Menurutnya, langkah pemerintah menargetkan kemandirian energi sangat tepat, mengingat Indonesia merupakan salah satu importir terbesar BBM di dunia.
Begitupun dengan program kemandirian pangan. Ia menyebut, Indonesia merupakan negeri agraris, tapi mimpi tersebut belum tercapai dari waktu ke waktu.
"Kontur tanah, struktur tanah, dan iklim kita sangat memungkinkan untuk kemandirian pangan. Tapi belum tercapai dari waktu ke waktu. Dua hal ini menjadi concern utama NasDem," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT