Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025). Dalam kunjungan itu, Mendagri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan yang terletak di kawasan Gunung Susu, Wamena.
Turut mendampingi Mendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk beserta para pejabat terkait lainnya. Dalam kunjungan tersebut, Mendagri memastikan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana. Ia bersama rombongan turut menyaksikan tahapan pembangunan yang ditandai dengan terlihatnya alat berat yang telah beroperasi.
Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan bahwa perjalanan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua telah berlangsung sejak lama. Kebijakan tersebut lahir berdasarkan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pemekaran di Papua, termasuk di Papua Pegunungan. Apalagi, wilayah Papua diketahui sangat luas.
"Nah, oleh karena itu daerahnya luas sekali. Penduduknya lima juta satu Pulau Papua. Bayangkan dengan Jawa yang sepertiga Pulau Papua itu penduduknya 150 juta," ujar Mendagri.
Mendagri menyebut, di awal perencanaan penetapan KIPP sempat terjadi dinamika di antara para suku di Papua Pegunungan. Namun, hal itu dapat diatasi dengan baik sehingga kini telah ditetapkan bahwa KIPP berada di kawasan Gunung Susu. Nantinya, untuk instansi pemerintahan vertikal akan ditempatkan di Kawasan Wouma, Walesi, Wamena.
"Nah saya hari ini jujur sangat berterima kasih dan gembira karena Bapak [Gubernur Papua Pegunungan] sudah ambil keputusan. Dan bahkan sudah mengeksekusi dengan memulai penyiapan lahan. Ini sudah clear and clean Pak ya," sambung Mendagri.
Ia menyarankan, untuk percepatan pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, mereka juga dapat berkoordinasi dengan Wamendagri Ribka Haluk untuk meneruskannya kepada jajaran kementerian/lembaga lainnya.
"Kita harapkan kalau sudah selesai dikerjakan, dimulai, ya mudah-mudahan tahun depan sudah selesai," tandasnya. ***
Baca Juga: Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Dukung UMKM Urus Sertifikasi Halal
Berita Terkait
-
Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Dukung UMKM Urus Sertifikasi Halal
-
Cegah Kebocoran Data, Mendagri Instruksikan Pemda Bentuk Tim Tanggap Insiden Siber
-
Mendagri Pacu Tiga Provinsi Baru Papua Maksimalkan Anggaran Demi Daya Beli Masyarakat
-
BRI Dukung Pemerintah Wujudkan Rumah Layak Bagi Rakyat Lewat KPR Subsidi
-
Mendagri & Menkeu: Optimalisasi Program Strategis Nasional, Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis