Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah dan menyegel sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Langkah ini menjadi babak baru dalam pengembangan skandal korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya telah menjerat sang bupati, Abdul Azis.
Penggeledahan ini menjadi sinyal bahwa KPK tidak hanya berhenti pada para pelaku di daerah, melainkan kini tengah membidik pihak lain dan menelusuri dugaan aliran uang haram yang mengarah ke pejabat di pemerintah pusat.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, secara gamblang membeberkan alasan mengapa Kemenkes menjadi target utama dalam pengembangan kasus ini. Menurutnya, Kemenkes memegang peran sentral dalam proyek tersebut.
"Tentu (ada keterlibatan pemerintah pusat)," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Asep menjelaskan, seluruh desain pembangunan rumah sakit yang menggunakan DAK, mulai dari penentuan ruangan hingga spesifikasi peralatan medis, semuanya berasal dari Kemenkes.
“Desain-desain dari ruangan-ruangan itu memang harus sesuai. Nah, itu yang membuat desainnya dari Kementerian Kesehatan,” beber Asep.
"Kemudian juga, dari kemarin yang kami tangkap itu ada salah satunya dari Kemenkes."
Fakta bahwa salah satu dari lima tersangka yang ditahan berasal dari Kemenkes menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar dugaan permainan di tingkat pusat.
Baca Juga: Bosnya Dicekal KPK, izin Maktour Travel Haji Pilihan Para Pesohor Pernah Dicabut
Buru Mastermind, Bukan Sekadar Eksekutor
KPK menegaskan tidak akan puas hanya dengan menangkap para eksekutor di lapangan. Target utama mereka kini adalah sang mastermind atau dalang yang memberi perintah dari balik meja.
"Penyidik dalam perkara ini juga mencari mastermind atau dalang yang memberi perintah sehingga KPK tidak hanya menyasar eksekutor yang melakukan tindak pidana," tegas Asep.
Penyidik kini tengah mendalami kemungkinan adanya aliran dana suap ke oknum-oknum di Kemenkes sebagai 'pelicin' agar proyek DAK tersebut bisa berjalan mulus sesuai keinginan para koruptor.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga provinsi: Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan.
Mereka yang kini telah mendekam di rutan KPK antara lain:
- Abdul Azis: Bupati Kolaka Timur (dari Partai Nasdem)
- Ageng Dermanto: PIC Kementerian Kesehatan & PPK Proyek
- Deddy Karnady & Arif Rahman: Pihak Swasta dari PT Pilar Cerdas Putra
Kelimanya diduga terlibat dalam kongkalikong suap terkait proyek DAK pembangunan rumah sakit. Dengan digeledahnya kantor Kemenkes, publik kini menanti siapa lagi nama-nama besar yang akan terseret dalam pusaran korupsi yang merugikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Yaqut Cholil Qoumas Lawan KPK, Sidang Praperadilan Kasus Kuota Haji Digelar 24 Februari
-
Jeritan Hati Guru Madrasah di DPR: Gaji Rp300 Ribu, Jual Ayam Demi ke Jakarta hingga Sulit Akses P3K
-
Ahli Meringankan Roy Suryo dkk: Salinan Ijazah Jokowi Sama dengan Sampel Riset RRT
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Heroik! Mahasiswi Jogja Nekat Tabrak Penjambret, Polisi Jamin Korban Tak Dipidana
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran