Suara.com - Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Keadilan TV, politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, melontarkan kritik tajam terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di hadapan dua host muda, Panda tidak menutupi "kegembiraan"-nya saat mantan seketaris jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bebas.
Panda Nababan ini membuka tabir pandangan mengenai carut-marut keadilan di Indonesia.
Dengan nada tegas, ia menyoroti apa yang dianggapnya sebagai "kemungkaran" dan "ketidakadilan" yang dipertontonkan secara vulgar oleh lembaga KPK.
"Kegembiraan" Paradoksal Seorang Panda Nababan
Saat ditanya mengenai kasus Hasto, jawaban Panda Nababan sungguh di luar dugaan. Ia mengaku gembira dan bahagia atas pembebasan karena pemberian amnesti dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.
"Kenapa gembira? Kenapa bahagia? Bahwa di republik ini, kemungkaran, ketidakadilan, masih mampu dipunahkan," ujar Panda tegas.
Kegembiraan Panda bukanlah atas penderitaan, melainkan sebuah kebobrokan hukum dipertontonkan secara terang-terangan, maka harapan untuk memberantasnya justru semakin terbuka lebar dengan sikap yang dilakukan Prabowo.
Kritik Pedas untuk KPK: "Kurang Ajar dan Kampungan"
Baca Juga: Geledah Kemenkes, KPK Buru Otak Korupsi RS Kolaka Timur: Lebih Besar dari Bupati?
Fokus utama kritik Panda Nababan tertuju pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia tidak ragu menggunakan pilihan kata yang sangat keras untuk menggambarkan tindakan lembaga antirasuah tersebut dalam menangani kasus Hasto.
"Kelihatan itu diskriminasi itu kelihatan (kasus Hasto), dan kampungan gitu loh," tegasnya.
Panda menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi dasar kritiknya:
Menurutnya, KPK terkesan sangat bersemangat mengusut "urusan kecil" Hasto, sementara kasus-kasus besar lainnya, yang ia sebut seperti "masalah Blok Medan dan lain-lain," justru diabaikan dan tidak ditangani secara serius.
Ini memunculkan persepsi kuat tentang adanya tebang pilih dalam penegakan hukum.
Berita Terkait
-
Geledah Kemenkes, KPK Buru Otak Korupsi RS Kolaka Timur: Lebih Besar dari Bupati?
-
Geledah Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RS Kolaka Timur, KPK Lacak Aliran Uang dan Otak Intelektual
-
Bosnya Dicekal KPK, izin Maktour Travel Haji Pilihan Para Pesohor Pernah Dicabut
-
Berapa Gaji Yaqut Cholil Qoumas saat Jadi Menag? Kini Dicekal KPK
-
Tersangka Kasus Suap Proyek Jalur KA, ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Ditahan KPK!
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi