Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan berhenti pada menjerat para 'pemain lapangan' dalam skandal korupsi Dana Alokasi Khusus atau DAK pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur.
Lembaga antirasuah ini kini membidik pemerintah pusat, dengan melakukan penggeledahan dan penyegelan di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memburu sang otak intelektual alias mastermind.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa KPK tidak akan berhenti pada Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, melainkan akan mengusut dugaan permainan proyek ini hingga ke tingkat kementerian.
“Jadi, tidak hanya eksekutornya saja tapi siapa juga yang menjadi mastermindnya gitu,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).
Buru Dalang Utama dan Jejak Aliran Uang
Asep Guntur secara blak-blakan menyebut bahwa penggeledahan di Kemenkes bertujuan untuk menelusuri siapa yang memberi perintah dan bagaimana aliran uang dalam proyek ini berjalan.
“Jadi siapa yang memberikan perintah dan lain-lain, kemudian terkait juga dengan aliran uangnya. Desain-desain ini kan juga dimenangkan oleh beberapa perusahaan dan ini harus ada aliran dana atau tidak, dan lain-lainnya,” tutur Asep.
KPK meyakini ada keterlibatan pemerintah pusat karena peran sentral Kemenkes dalam proyek ini.
Menurut Asep, seluruh desain teknis pembangunan rumah sakit, mulai dari spesifikasi ruangan hingga pengadaan alat-alat kesehatan, semuanya dibuat oleh Kemenkes.
Baca Juga: Geledah Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RS Kolaka Timur, KPK Lacak Aliran Uang dan Otak Intelektual
“Tentu (ada keterlibatan pemerintah pusat) karena yang tadi itu, terkait dengan desain dan lain-lain, itu yang membuat dari Kementerian Kesehatan. Salah satu yang diamankan kemarin juga kita tahan, kita tersangkakan adalah dari Kementerian Kesehatan,” tuturnya.
Bermula dari OTT yang Menjerat Bupati Nasdem
Pengembangan kasus ke Kemenkes ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di tiga provinsi: Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Sulawesi Selatan pada Kamis (7/8/2025).
Dalam operasi senyap tersebut, KPK meringkus lima orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di rutan. Mereka adalah:
- Abdul Azis: Bupati Kolaka Timur (politisi Partai Nasdem)
- Ageng Dermanto: PIC dari Kementerian Kesehatan sekaligus PPK Proyek
- Deddy Karnady dan Arif Rahman: Pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra
Kelimanya diduga terlibat dalam kongkalikong suap untuk mengamankan proyek DAK pembangunan rumah sakit tersebut. Tertangkapnya satu pejabat Kemenkes dalam OTT inilah yang menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar dugaan permainan yang lebih besar di tingkat pusat.
Kini, dengan diobok-oboknya kantor Kemenkes, publik menanti siapa 'ikan kakap' yang akan diseret KPK untuk bertanggung jawab dalam skandal yang telah merugikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Ahli Meringankan Roy Suryo dkk: Salinan Ijazah Jokowi Sama dengan Sampel Riset RRT
-
Lawang Sewu dan Sam Poo Kong Siap Memikat Wisatawan di Momen Libur Imlek
-
Tak Terima Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Ajukan Praperadilan
-
Ijazah Jokowi Tanpa Sensor Dibongkar! Bonatua Klaim Identik dengan Dokumen Riset Roy Suryo Cs
-
GMKR Nilai Indonesia Hadapi Krisis Kedaulatan, Oligarki Disebut Rampas Hak Rakyat
-
Heroik! Mahasiswi Jogja Nekat Tabrak Penjambret, Polisi Jamin Korban Tak Dipidana
-
Geledah KPP Madya Banjarmasin dan Kantor PT BKB, KPK Amankan Dokumen Restitusi
-
Kemensos Kucurkan Bansos Senilai Rp 17,5 Triliun Jelang Lebaran 2026: 18 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Menkes Sindir Orang Kaya Masuk PBI: Masa Gak Bisa Bayar BPJS Kesehatan Rp 42.000?
-
Jakarta Mulai Bersolek Jelang Imlek, Rano Karno: Kami Rumah Berbagai Budaya