Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki kans luas untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Ada dua partai yang diprediksi akan membantu pencalonan Gibran, yakni Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Golkar.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, membeberkan alasan mengapa dua partai tersebut kemungkinan besar akan membantu Gibran menjadi calon presiden.
Faktor utamanya tentu tidak terlepas dari peran keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Pertama, Jamiluddin melihat ada peluang bagi Gibran untuk terjun dalam kontestasi Pilpres 2029. Tidak lagi menjadi calon wakil presiden, melainkan calon presiden.
"Peluang Gibran Rakabuming Raka nyapres pada Pilpres 2029 tentu terbuka luas. Sebab, pada Pilpres 2029 sudah berlaku tanpa ambang batas. Artinya, sudah tidak ada lagi persyaratan ambang batas untuk seseorang maju menjadi capres dan cawapres," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (13/8/2025).
Kekinian, pekerjaan rumah Gibran untuk menyukseskan peluang tersebut menjadi kenyataan adalah mencari partai politik pengusung. Tetapi tampaknya, pekerjaan rumah tersebut akan sangat mudah diselesaikan.
Menurut Jamiluddin, PSI yang saat ini dipimpin Kaesang Pangarep yang notabene merupakan adik Gibran, tentu akan dengan sukarela memberikan dukungan.
"Untuk itu, PSI tampaknya akan terdepan mengusung Gibran menjadi capres. Hal itu dimungkinkan karena PSI dinahkodai adiknya, Kaesang Pangarep. Partai ini juga ada di bawah komando Joko Widodo, ayahanda Gibran," kata Jamiluddin.
"Karena itu, bukan Gibran nantinya yang meminta agar PSI yang mengusungnya. Tapi bisa saja PSI yang aktif meminta Gibran untuk diusung menjadi capres pada Pilpres 2029," sambung Jamiluddin.
Baca Juga: Suara Live: AHY Dicuekin Gibran hingga Ari Lasso Ngamuk ke WAMI
Tidak hanya PSI, Partai Golkar kemungkinan besar akan turut mengusung pencalonan mantan wali kota Solo tersebut menjadi RI 1. Dukungan partai berlambang pohon beringin akan bisa diperoleh Gibran asalkan Bahlil masih kokoh berada di puncak kepemimpinan.
"Golkar juga berpeluang besar akan mengusung Gibran. Hal itu berpeluang terjadi bila Golkar tetap dinahkodai Bahlil," kata Jamiluddin.
Posisi Bahlil sebagai loyalis Jokowi yang dinilai menjadi faktor partai tersebut berpeluang mendukung pencalonan Gibran.
"Sebagai loyalis Jokowi, Bahlil tampaknya akan sulit menolak bila Jokowi memintanya untuk mengusung Gibran. Bahlil akan berupaya mengkondisikan Golkar agar mengusung Gibran," kata Jamiluddin.
Meski akan memberikan dukungan kepada Gibran, Jamiluddin memandang akan ada timbal balik untuk Golkar.
"Untuk memudahkan dan memuluskan hal itu, Bahlil bisa saja meminta ke Jokowi agar wapresnya dari Golkar. Dengan begitu, lebih memudahkan bagi Bahlil untuk mendorong Golkar mengusung Gibran menjadi capres," kata Jamiluddin.
"Jadi, dua partai itu berpeluang besar menjadi kendaraan Gibran maju pada Pilpres 2029," sambungnya.
Bila dukungan partai sudah diperoleh, pencalonan Gibran menjadi presiden akan diperkuat melalui basis relawan. Tentu, dalam hal relawan, keterlibatan Jokowi tidak dapat dipungkiri.
"Gibran akan semakin pede dengan bantuan relawannya dan relawan Jokowi. Karena itu, relawan Gibran dan relawan ayahanda akan terus dipertahankan dan diperkirakan justru akan semakin diperkuat. Dengan begitu, Gibran akan maju dengan basis dukungan yang kuat baik dari partai politik dan relalwan," kata Jamiluddin.
Menurut Jamiluddin, pergerakan politik Gibran maupun Jokowi perlu mendapat pengawasan dari pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri pada Pilpres 2029, termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto jika ingin maju untuk periode kedua.
"Karena itu, pihak-pihak yang ingin maju, termasuk Prabowo, seyogyanya mengantisipasi pergerakan Gibran dan pendukungnya. Termasuk tentunya pergerakan Jokowi," kata Jamiluddin.
"Dengan begitu, semua pihak yang ingin nyapres sudah menyiapkan lebih dini. Kesiapan itu diharapkan agar Pilpres 2029 lebih berkualitas, termasuk tentunya capresnya sendiri. Dengan begitu, pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih benar-benar berkualitas dan amanah," tandasnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Klaim Gibran Sebut Janji 19 Juta Lapangan Kerja Dipelintir Media, Benarkah?
-
Bongkar 5 Fakta di Balik Momen Viral Gibran 'Cuekin' Bahlil
-
Demokrat: Momen AHYGibran di Batujajar Hanya Soal Timing
-
Viral Momen Gibran Lewati Bahlil Tanpa Salaman, Ketua Golkar Buka Suara: Saya...
-
Suara Live: AHY Dicuekin Gibran hingga Ari Lasso Ngamuk ke WAMI
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan