MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Pasal Perintangan Penyidikan, Begini Kemauan Hasto PDIP

Suara.com - Kuasa Hukum Eks Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menjelaskan bahwa hari ini pihaknya menjalani sidang perdana gugatan terhadap pasal 21 UU Tipikor soal perintangan penyidikan.

Dalam sidang kali ini, Maqdir dan tim kuasa hukum Hasto lainnya akan membacakan pokok-pokok permohonan di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pada pokoknya adalah kami menghendaki agar supaya hukuman berdasarkan obstruction of justice ini proporsional, dalam arti bahwa hukuman terhadap perkara ini sepatutnya tidak boleh melebihi dari perkara pokok,” kata Maqdir di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

Pasal 21 diketahui sempat menjerat Hasto sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat itu, Hasto dinilai merintangi penyidikan kasus suap Harun Masiku kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga sempat dijerat dengan pasal penyuapan lantaran diduga menyiapkan uang sebesar Rp 400 juta untuk Harun Masiku menyiap Wahyu.

“Kalau dibandingkan dengan perkara suap menyuap, pemberi suap itu maksimal mereka diancam hukuman 5 tahun sementara kalau ada orang tang misalnya membuang semacam bukti tentang suap menyuap, maka orang ini akan diancam dengan hukuman minimal minimal 3 sampai 12 tahun,” tutur Maqdir.

“Nah ini yang menurut kami tidak proporsional hukuman seperti ini,” tambah dia dia.

Maqdir menyampaikan bahwa sedianya Hasto mengaku ingin datang langsung ke MK untuk menjalani sidang ini. Namun, Hasto kemudian tidak hadir dan Maqdir mengaku tidak mengetahui alasannya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur ketentuan soal perintangan penyidikan.

Baca Juga: Bupati Pati Dilempar Sandal Pendemo saat Minta Maaf, Santri Nahdliyin: Dipermalukan Sekabupaten!

Permohonan itu didaftarkan pada Kamis (24/7/2025) atau sehari sebelum majelis hakim membacakan putusan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.

Kedua perkara itu menjadikan Hasto sebagai terdakwa. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak bersalah dalam dugaan perintangan penyidikan tetapi terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap.