Suara.com - Kritikan tajam disampaikan Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal terhadap Bupati Pati Sudewo setelah terjadinya aksi demonstrasi besar yang mendesak pejabat tersebut mundur.
Hercules menyoroti pola yang dianggapnya sebagai 'penyakit' kronis di kalangan pejabat Indonesia, yakni metamorfosis dari sosok populis saat kampanye menjadi penguasa arogan setelah terpilih.
Hal itu pula yang dianalisa Hercules melihat situasi di Pati.
Menurutnya aksi massa besar-besaran bukan terjadi karena insiden tunggal, melainkan sebuah gejala dari masalah yang lebih sistemik dalam perpolitikan tanah air.
"Dulu saat kampanye, dia datang ke rakyat, mengemis suara, pura-pura merakyat, bahkan tidur di got pun mau demi jabatan. Tapi sekarang? Sombong, arogan, dan lupa siapa yang memilih dia," ungkap Hercules melalui akun Instagram @gribjaya_id pada Kamis (14/8/2025).
Menurut analisisnya, banyak pejabat dengan mudahnya menjual narasi kerakyatan dan janji-janji manis selama periode pemilu, namun secara sistematis mengabaikan amanah tersebut begitu singgasana kekuasaan berhasil diraih.
Fokus mereka, kata Hercules, bergeser secara drastis pasca-pelantikan.
"Yang mereka kejar hanya kekuasaan dan keuntungan pribadi," tegasnya.
Dukungan pun ia sampaikan kepada aksi massa di Pati. Gerakan tersebut, menurutnya, adalah representasi dari puncak kemuakan publik dan sebuah ultimatum serius bagi siapa pun yang sedang berkuasa.
Baca Juga: Bupati Pati Didesak Mundur, Komisi II DPR: Kalau Mau Aman, Ya Dengarkan Suara Rakyat Dulu
"Jangan pernah remehkan suara rakyat. Kalau mereka sudah bangkit, tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan," ucapnya.
Hercules menutup pernyataannya dengan seruan fundamental tentang hakikat kekuasaan, menyebut pejabat yang khianat sebagai beban negara dan mendesak mereka untuk mundur secara terhormat.
"Kekuasaan itu amanah, bukan hadiah. Kalau tidak mampu menjaganya, lebih baik mundur sebelum diusir rakyat," tegasnya.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025) kemarin ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu resmi dibatalkan pada 8 Agustus 2025, gejolak warga tak mereda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis