Suara.com - Kritikan tajam disampaikan Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal terhadap Bupati Pati Sudewo setelah terjadinya aksi demonstrasi besar yang mendesak pejabat tersebut mundur.
Hercules menyoroti pola yang dianggapnya sebagai 'penyakit' kronis di kalangan pejabat Indonesia, yakni metamorfosis dari sosok populis saat kampanye menjadi penguasa arogan setelah terpilih.
Hal itu pula yang dianalisa Hercules melihat situasi di Pati.
Menurutnya aksi massa besar-besaran bukan terjadi karena insiden tunggal, melainkan sebuah gejala dari masalah yang lebih sistemik dalam perpolitikan tanah air.
"Dulu saat kampanye, dia datang ke rakyat, mengemis suara, pura-pura merakyat, bahkan tidur di got pun mau demi jabatan. Tapi sekarang? Sombong, arogan, dan lupa siapa yang memilih dia," ungkap Hercules melalui akun Instagram @gribjaya_id pada Kamis (14/8/2025).
Menurut analisisnya, banyak pejabat dengan mudahnya menjual narasi kerakyatan dan janji-janji manis selama periode pemilu, namun secara sistematis mengabaikan amanah tersebut begitu singgasana kekuasaan berhasil diraih.
Fokus mereka, kata Hercules, bergeser secara drastis pasca-pelantikan.
"Yang mereka kejar hanya kekuasaan dan keuntungan pribadi," tegasnya.
Dukungan pun ia sampaikan kepada aksi massa di Pati. Gerakan tersebut, menurutnya, adalah representasi dari puncak kemuakan publik dan sebuah ultimatum serius bagi siapa pun yang sedang berkuasa.
Baca Juga: Bupati Pati Didesak Mundur, Komisi II DPR: Kalau Mau Aman, Ya Dengarkan Suara Rakyat Dulu
"Jangan pernah remehkan suara rakyat. Kalau mereka sudah bangkit, tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan," ucapnya.
Hercules menutup pernyataannya dengan seruan fundamental tentang hakikat kekuasaan, menyebut pejabat yang khianat sebagai beban negara dan mendesak mereka untuk mundur secara terhormat.
"Kekuasaan itu amanah, bukan hadiah. Kalau tidak mampu menjaganya, lebih baik mundur sebelum diusir rakyat," tegasnya.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025) kemarin ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu resmi dibatalkan pada 8 Agustus 2025, gejolak warga tak mereda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dukung Earth Hour, BNI Perkuat Operasional Rendah Emisi dan Efisiensi Energi
-
Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah Terus Diakselerasi Satgas PRR
-
Tancap Gas! Satgas PRR Serahkan 120 Rumah kepada Penyintas Bencana di Tapanuli Selatan
-
Wacana WFH ASN: Solusi Hemat BBM atau Celah untuk Long Weekend?
-
Menteri PU Nyetir Sendiri Lintasi Trans Jawa, Puji Kualitas Tol Bebas Lubang
-
Tak Ada yang Kebal Hukum: Mantan PM Nepal Sharma Oli Ditangkap Terkait Tewasnya Demonstran
-
Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
-
Sampah Menggunung di Pasar Induk Kramat Jati Capai 6.970 Ton, Pasar Jaya Kebut Pengangkutan
-
Antisipasi Copet hingga Jambret, Ribuan Personel Jaga Ketat Pasar Murah di Monas
-
Bersama Anak Yatim Piatu, Boni Hargens Gelar Doa bagi Perdamaian Dunia