Isu Pemakzulan Sudewo: Peringatan Kader PKB Justru jadi Bola Panas, Jaga Koalisi atau Demokrasi?

Suara.com - Gelombang tuntutan pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang didorong oleh amarah publik atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sikap yang dinilai arogan, kini memasuki babak baru yang lebih kompleks.

Di tengah panasnya situasi yang telah mendorong DPRD Pati membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket, sebuah pernyataan dari politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq, justru menjadi bola panas yang memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Alih-alih meredam, peringatan Maman agar proses pelengseran Sudewo tidak dilakukan melalui anarkisme dan tekanan massa semata, melainkan lewat mekanisme demokrasi yang sah, menuai reaksi beragam.

Pernyataan yang secara prosedural benar itu dianggap sebagian kalangan mendarat di waktu yang salah, saat emosi warga Pati sedang memuncak dan menuntut perubahan cepat.

Komentar Maman dengan cepat viral dan menjadi bahan perbincangan netizen.

Banyak yang menghardik dan berspekulasi bahwa pernyataan tersebut adalah sinyal dari elite politik di Jakarta untuk melemahkan gerakan rakyat Pati.

Muncul dugaan bahwa ini adalah bentuk intervensi halus untuk melindungi Sudewo, yang diusung oleh koalisi Gerindra dan PKB.

Alasan di Balik Peringatan Maman Imanulhaq

Maman Imanulhaq secara runut mengingatkan publik bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Baca Juga: Enough is Enough! Amien Rais Desak Sudewo Mundur, Minta Prabowo Turun Tangan

Menurutnya, pemakzulan seorang kepala daerah memiliki jalur konstitusional yang harus dihormati untuk menjaga marwah demokrasi itu sendiri.

"Jadi jangan sampai juga dalam proses demokrasi hanya karena ada people power seperti itu lalu seorang harus jatuh," kata Maman di Kompleks Parlemen dikutip Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan bahwa langkah DPRD Pati yang membentuk Pansus adalah jalur yang tepat dan harus dikawal.

Logika di balik pernyataan Maman adalah untuk mencegah preseden buruk di mana kepala daerah bisa dijatuhkan hanya karena tekanan massa tanpa melalui pembuktian kesalahan yang sah di ranah politik dan hukum.

Ia khawatir, jika anarkisme dan people power menjadi satu-satunya cara, maka stabilitas pemerintahan di daerah lain juga bisa terancam.

Maman juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan rakyat, yang ia nilai gagal dilakukan oleh pihak Bupati sehingga memicu gejolak.