Suara.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zayyid Sulthan Rahman, melontarkan tuntutan keras agar Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya.
Tuntutan ini disampaikannya dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Kamis (14/8/2024) malam.
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemkab Pati telah menuai protes dari warga dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Zayyid, sang bupati tak hanya membuat kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyeleweng, tetapi juga secara arogan telah menantang kekuatan rakyat dan meremehkan demokrasi.
Zayyid menilai ada dua hal besar yang membuat Bupati Pati layak untuk lengser. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa alasan untuk mundur sudah sangat lengkap.
"Secara dua hal bagi saya sudah lengkaplah untuk dia mundur. Pertama dia menantang kekuatan masyarakat, kedua secara substansial pun membuat kebijakan yang menyeleweng," tegas Zayyid.
Lebih lanjut, Zayyid menyoroti sikap bupati yang dianggapnya meremehkan sistem demokrasi yang telah mengantarkannya ke kursi kekuasaan.
Alih-alih mendengarkan aspirasi dan kritik masyarakat yang menolak kenaikan PBB, sang bupati justru memilih untuk menantang balik.
"Dia menantang sistem yang membuat dia naik sebagai Bupati juga," katanya.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Disebut Telah Kembalikan Uang dari Kasus DJKA, KPK : Tak Hapus Pidana
Puncak kekesalan Zayyid terdengar saat ia menyebut sang bupati sudah tak layak lagi menyandang status sebagai pejabat publik. Baginya, sikap yang menolak evaluasi dan melawan kehendak rakyat adalah sebuah tindakan pengecut.
"Di situlah titik seharusnya pejabat tidak lagi dikatakan seorang pejabat, sudah menjadi seorang pengecut," ujar Zayyid.
Zayyid menyayangkan sikap defensif Bupati Pati. Menurutnya, jika sang bupati mau bersikap evaluatif dan mendengarkan suara masyarakat, pintu maaf mungkin masih terbuka.
Namun, dengan memilih menantang, ia justru telah kehilangan legitimasinya di mata publik.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Berita Terkait
-
Enough is Enough! Amien Rais Desak Sudewo Mundur, Minta Prabowo Turun Tangan
-
Pati Memanas: Bupati Terancam Lengser, Mungkinkah Koalisi Gemuk Selamatkan Sudewo?
-
Posisi Bupati Pati di Ujung Tanduk, Harus jadi Warning Bagi Kepala Daerah : Hati-Hati Buat Kebijakan
-
Selain Pati, Sederet Daerah Ini Juga Jadi Korban Kenaikan PBB
-
Bupati Pati Sudewo Disebut Telah Kembalikan Uang dari Kasus DJKA, KPK : Tak Hapus Pidana
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta