Ironi Jelang HUT RI ke-80: Rumah Doa di Garut Disegel, Negara Didesak Jamin Kebebasan Beragama

Suara Kritis dari Jaringan GUSDURian

Menanggapi peristiwa di Garut, Jaringan GUSDURian, sebuah organisasi yang terinspirasi dari perjuangan pluralisme Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mengeluarkan pernyataan sikap yang keras.

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menyayangkan peran negara yang seharusnya mengayomi justru menjadi pelaku.

"Mengecam Pemerintah Kabupaten Garut karena menjadi pelaku diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas," ujar Alissa Wahid dalam keterangan resminya, Jumat (15/8/2025).

Ia mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah korektif.

"Pemerintah Kabupaten Garut harus segera mencabut penyegelan rumah doa itu dan menjalankan konstitusi secara amanah dengan memberi dukungan terhadap kebutuhan hukum yang diperlukan," sebut dia.

Alissa Wahid menekankan bahwa kasus Garut bukanlah insiden tunggal.

Peristiwa serupa, seperti perusakan rumah doa di Padang pada akhir Juli 2025, menunjukkan adanya pola kegagalan negara dalam melindungi warganya.

Lebih lanjut, ia menyerukan adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada.

Baca Juga: Parah! Beras Bansos Warga Miskin Garut Dikorupsi, Takaran Dikurangi, Jatah 10 Kg Jadi 7,5 Kg

"Kami menyerukan kepada para pemangku kebijakan untuk mengevaluasi berbagai peraturan yang berpotensi mengekang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, baik di level lokal ataupun nasional, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa depan," tegasnya.

Jalan Menuju Keadilan dan Kerukunan Sejati

Kasus Garut menjadi pengingat pahit bahwa perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan sila pertama Pancasila dan amanat UUD 1945 masih panjang.

Kebebasan beragama bukan sekadar pengakuan atas enam agama resmi, tetapi juga jaminan nyata bagi setiap individu untuk dapat beribadah dengan tenang tanpa rasa takut.

Jaringan GUSDURian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam merawat kebinekaan.

"Mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam menjaga keberagaman dan menempatkan perbedaan sebagai fitrah yang harus dinormalisasikan, bukan justru dihapuskan," seru Alissa Wahid.

Dialog antarumat beragama, pendidikan keberagaman sejak dini, dan ketegasan pemerintah untuk menindak segala bentuk intoleransi adalah kunci untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

Negara tidak boleh absen, apalagi menjadi pelaku. Sebaliknya, negara harus hadir sebagai fasilitator dan pelindung bagi semua warganya, tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agamanya.