Bantul Lawan Arus: Saat Daerah Lain 'Cekik' Rakyat Naikkan PBB, Bupati Halim Malah Pangkas

Saat ini, Pemkab Bantul tengah melakukan pendataan lahan-lahan yang akan masuk dalam program pembebasan pajak ini.

Meski ada potensi penurunan pendapatan dari sektor PBB, Pemkab Bantul optimis target pendapatan daerah tetap bisa tercapai melalui strategi lain, tanpa harus menaikkan tarif pajak yang memberatkan rakyat.

"Kalau target pendapatan tentu ada," pungkasnya.

Jeritan Warga di Daerah Lain: Ketika PBB Naik Ratusan Persen

Pemandangan di Bantul sangat kontras dengan apa yang terjadi di sejumlah daerah lain.

Di banyak kota dan kabupaten, kenaikan PBB pada tahun-tahun sebelumnya terasa begitu mencekik leher, memicu protes dan keluhan massal dari warga.

Pati & Jombang: Warga di kedua kabupaten ini sempat dibuat heboh dengan kenaikan PBB yang dinilai tidak masuk akal, bahkan mencapai ratusan persen.

Banyak warga kaget saat menerima tagihan pajak yang membengkak drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Solo & Semarang: Di kota besar seperti Solo dan Semarang, isu kenaikan PBB menjadi polemik panas.

Baca Juga: Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD

Di Solo, kebijakan yang diambil Pemkot sempat menuai protes keras hingga akhirnya pemerintah kota memberikan stimulus dan relaksasi.

Hal serupa terjadi di Semarang, di mana penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) membuat tagihan PBB melonjak tajam.

Cirebon: Tidak ketinggalan, warga Cirebon juga menyuarakan keluhan serupa. Kenaikan PBB yang terlalu tinggi dianggap tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pasca-pandemi.

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema yang dihadapi pemerintah daerah: antara kebutuhan untuk meningkatkan PAD dan kewajiban untuk tidak memberatkan warganya.

Sayangnya, banyak yang memilih jalan pintas dengan menaikkan PBB secara signifikan.

Sebuah Pilihan Politik: Kesejahteraan Warga vs Target PAD

Kebijakan yang diambil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, adalah sebuah pelajaran berharga dalam tata kelola pemerintahan.

Ini menunjukkan bahwa menaikkan pendapatan daerah tidak harus selalu ditempuh dengan cara menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat.

Keputusan untuk menggratiskan PBB bagi lahan pertanian produktif adalah investasi jangka panjang untuk kedaulatan pangan dan perlindungan lingkungan.

Di saat yang sama, ini adalah bentuk empati dan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil, khususnya para petani yang menjadi garda terdepan penyedia pangan.

Langkah Bantul ini layak menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain.

Bahwa di tengah tekanan untuk mencapai target pendapatan, kesejahteraan warga harus tetap menjadi prioritas utama.