Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau seluruh kepala daerah di provinsinya untuk membebaskan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perorangan.
Langkah ini dia sampaikan di tengah ramainya keluhan masyarakat terkait tingginya nilai PBB, yang di beberapa daerah mengalami kenaikan signifikan.
Selain itu, banyak warga yang mengaku terbebani oleh tunggakan PBB selama bertahun-tahun sehingga tagihannya menjadi sangat besar.
Dedi mengatakan imbauan ini akan dituangkan dalam surat resmi yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat.
Menurutnya, pembebasan tunggakan ini berlaku untuk semua golongan, terhitung dari 2024 ke belakang.
Menurutnya, ini mirip dengan kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
Dia menyebut kebijakan tersebut diusulkan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sekaligus meringankan beban masyarakat.
"Spiritnya agar beban masyarakat tidak semakin berat ketika harus membayar apa yang selama ini terlewatkan oleh mereka," ujar Dedi.
Meski demikian, dia tetap berharap setelah adanya pembebasan tunggakan, masyarakat membangun kebiasaan taat membayar pajak tepat waktu.
Baca Juga: Disebut Mulyono Jilid 2, Dedi Mulyadi Santai: Tunggu Jadi 'Kang Duda Merajalela'
Dedi juga mengingatkan agar nilai PBB tidak memberatkan masyarakat sehingga tidak memicu tunggakan baru di masa depan.
Dia berharap seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat dapat mendukung langkah ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga.
Menurutnya, ketaatan membayar pajak akan memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk mengelola pendapatan demi kesejahteraan masyarakat.
"Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh,” ujarnya.
Namun, reaksi warganet menunjukkan adanya keraguan terhadap efektivitas imbauan tersebut.
Seorang pengguna media sosial meminta Dedi turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaannya di setiap kota dan kabupaten.
Berita Terkait
-
Spanduk 'Gubernur Pencitraan' Sambut KDM di Sleman, Pelaku Wisata: Jangan Jadikan DIY Bahan Konten!
-
Diserang Stigma 'Mulyono Jilid 2' Dedi Mulyadi Balas Menohok: Akhlak Pemimpin Diukur dari Anggaran!
-
Bongkar Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur Jawa Barat, Gebrakan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
-
Dedi Mulyadi 'Kuliti' Anggaran Jabar Era Gubernur Sebelumnya: Pembangunan Tertinggal 20 Tahun!
-
Nongol di IG Dedi Mulyadi, Walikota Cirebon Sebut Kenaikan PBB 1000 Persen Bukan Keputusannya
Terpopuler
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
Pilihan
-
Hakim Andi Sebut Nadiem Makarim Seharusnya Dibebaskan
-
Selain 10 Tahun Penjara, Nadiem Makarim Wajib Bayar Uang Pengganti Rp809,59 Miliar
-
Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara!
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
Terkini
-
Gelombang Panas di Prancis: Bayi Kembar 15 Bulan Tewas, Orang Tua Ditangkap
-
Gelombang Panas Mematikan di Eropa: 1300 Orang Tewas, Suhu Tembus 41,7 C di Jerman
-
Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?
-
Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti
-
MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu
-
TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global
-
Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok
-
PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG
-
BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas
-
Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi