Suara.com - Gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus bonus alias tantiem untuk jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat ancungan jempol dari Pengamat politik, Rocky Gerung.
Menurutnya, ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo mulai membereskan 'kemewahan' yang dinikmati segelintir elite selama 10 tahun terakhir. Rocky tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan populis ini sebagai antitesis dari era pemerintahan sebelumnya.
Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pun terseret dalam analisisnya soal rencana penghapusan tantiem oleh Presiden Prabowo.
"Terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis," ujar Rocky Gerung dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Sabtu (16/8/2025).
Bagi Rocky, langkah penghapusan tantiem ini adalah bukti nyata Prabowo mulai mengabaikan praktik-praktik yang di era Jokowi "diservis habis-habisan melalui APBN."
Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi dobrakan awal untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah kadung bolong.
"Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa?" sentilnya.
Warisan Jokowi: Elite Dimanjakan, APBN Terkuras
Ahli filsafat ini menyoroti bagaimana kebijakan Prabowo akan menjadi pil pahit bagi sekelompok elite yang ia sebut telah "terbiasa atau dimanjakan" selama satu dekade terakhir.
Baca Juga: Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
Menurutnya, Prabowo kini mengambil langkah yang tidak populer bagi kalangan tersebut demi kepentingan yang lebih besar.
"Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir, sebutannya segelintir elite yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," tegas Rocky.
Sinyal Perang Terhadap Oligarki?
Lebih jauh, Rocky Gerung membaca langkah Prabowo ini sebagai awal dari konsolidasi melawan cengkeraman oligarki.
Menurutnya, para oligark mulai cemas karena Prabowo terlihat akan masuk ke dalam sistem berpikir yang lebih berpihak pada rakyat, bukan segelintir pemodal.
"Kita mulai melihat gejala sebut aja konsolidasi dari kalangan oligarki terutama yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kelihatannya memang akan masuk di dalam sistem berpikir atau sistem ideologi yang lebih yang non-kapitalis," analisisnya.
Berita Terkait
-
Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
-
Babak Baru Demo Pati, Dugaan Mark Up Peluru dan Gas Air Mata Expired Polisi Dilaporkan ke KPK
-
Terkuak Alasan Megawati Absen Sidang Tahunan MPR, Bukan Gegara SBY dan Jokowi, tapi...
-
Anggap Bupati Pati Konyol, Rocky Gerung Sebut Kemarahan Rakyat Mustahil Diredam: Itu Pesan Langit!
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Sandi Politik di Bumi Ruwa Jurai: Mengapa Jokowi Akhirnya Berseragam PSI?
-
Hakim Tolak Dalil 'Tak Ada Niat Jahat', Penyalahgunaan Wewenang Nadiem Makarim Terbukti
-
Berduka Atas Tewasnya 5 Peserta Latsarmil, Puan Maharani Dukung Kemhan Hapus Materi Militer
-
Puan Maharani Respons Safari Jokowi: Jaga Situasi Tetap Kondusif dan Tetap Adem
-
Kasus Pembubaran Ibadah GMS Bantul: Polda DIY Periksa 31 Saksi, Segera Tetapkan Tersangka!
-
Pramono Anung Beberkan Proyek Strategis DKI, dari RS Internasional hingga Perpanjangan LRT Jakarta
-
Tepis Tuduhan Langgar HAM, Polda Metro Minta Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo
-
Ketua BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2025 ke DPR, Bapanas Jadi Satu-satunya Raih WDP
-
DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030
-
Reaksi Roy Suryo Saat Bidkum Polda Metro Jaya Bacakan Jawaban Permohonan