Analis Militer: Kelamaan di Medan Tugas Picu Kekosongan Biologis Prajurit TNI, Apa Solusinya?

Suara.com - Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan militer kembali mengemuka dengan keras seiring kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Analis militer Selamat Ginting secara tegas menyatakan bahwa LGBT adalah ancaman serius yang harus diberantas dari institusi pertahanan negara.

Menurutnya, diperlukan langkah-langkah preventif yang radikal, mulai dari proses rekrutmen hingga perbaikan fasilitas mendasar di barak, untuk membendung apa yang ia sebut sebagai "salah satu musuh negara".

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika internal di tubuh TNI. Selamat Ginting menekankan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi prajurit dengan orientasi LGBT, dan penyaringan harus dilakukan sejak pintu masuk pendidikan militer.

"Karena itu menurut saya di dalam penerimaan tentara nantinya faktor kemungkinan LGBT itu harus ada seleksi yang ketat. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Itu di Indonesia dilarang. Sangat dilarang," ujar Ginting dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.

Sikap tegas ini didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan LGBT dapat mengganggu soliditas, disiplin, dan efektivitas prajurit, terutama saat menjalankan tugas berat yang menuntut ketahanan mental dan fisik.

Kebutuhan Biologis di Medan Operasi Jadi Celah

Salah satu argumen utama yang dikemukakan Ginting adalah kerentanan prajurit saat berada dalam tugas operasi jangka panjang. Terisolasi dari keluarga, termasuk istri, selama berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun, dapat menciptakan kekosongan yang berisiko memicu penyimpangan perilaku seksual.

"Misalnya mereka dalam tugas operasi bisa 1 tahun, bisa 1 tahun lebih. Artinya dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Sementara kebutuhannya, kebutuhan biologisnya seperti apa. Itu kan juga harus dipikirkan," paparnya.

Baca Juga: Soroti Isu LGBT di TNI, Analis Tegas: Hilangkan Praktik 'Mandi Bersama' di Satuan

Ginting mempertanyakan solusi yang disiapkan oleh institusi untuk mengatasi kebutuhan manusiawi ini secara sehat dan benar. Tanpa adanya jalan keluar yang terkelola, ia khawatir para prajurit akan mencari pelampiasan yang salah, termasuk ke sesama jenis.

"Apa boleh selama itu, bagaimana penanganannya apabila ada kebutuhan-kebutuhan biologis seperti itu, bagaimana solusinya? Jangan sampai nantinya malah terjadi kasus LGBT," tegasnya.

Ia juga merujuk pada kasus-kasus di militer negara lain, seperti Amerika Serikat, sebagai bukti bahwa isu ini nyata dan sering berujung pada pemecatan.

"Karena banyak di beberapa negara di Amerika juga kan. Pemecatan-pemecatan termasuk tentara wanita, tentara laki-laki juga gitu," ujar dia.

Puncak dari argumentasinya adalah pelabelan LGBT sebagai ancaman setara musuh negara yang harus dimusnahkan. Ini menandakan betapa seriusnya ia memandang isu tersebut dari perspektif pertahanan dan ideologi bangsa.

"Karena itu pelajaran bagi kita memang LGBT itu adalah salah satu musuh negara yang harus dienyahkan," ungkapnya.