Suara.com - Deklarasi dukungan 4.014 rektor perguruan tinggi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto menuai kritikan keras. Serikat Pekerja Kampus secara blak-blakan menuding para rektor tersebut telah menundukkan akal sehat dan mengubah kampus menjadi stempel bagi kekuasaan yang anti-rakyat.
Mereka bahkan menyebut kampus kini telah beralih fungsi menjadi "wastafel kekuasaan" yang ditugaskan untuk mencuci dosa-dosa rezim.
Ketua Serikat Pekerja Kampus, Dia Al Uyun, mengatakan sikap para rektor ini adalah bukti nyata kelatahan dunia akademik di hadapan penguasa.
"Sikap ini jelas membuktikan kelatahan kampus untuk kepentingan penguasa atau menjadi stempel bagi kekuasaan yang anti rakyat," kata Dia Al Uyun, Sabtu (16/8/2025).
Ia menuding, kampus kini digunakan sebagai alat legitimasi, bahkan untuk program pemerintah yang dinilainya tidak masuk akal.
"Mereka bahkan menjadi semacam 'wastafel kekuasaan' yang ditugaskan untuk mencuci dan mengaburkan dosa-dosa yang diproduksi kekuasaan secara brutal," tegasnya.
Kekuasaan Jinakkan Kampus
Menurut Serikat Pekerja Kampus, ada dua jurus maut yang digunakan kekuasaan untuk menaklukkan para intelektual dan pimpinan universitas.
- Menyandera Lewat Pemilihan Rektor: Aturan yang memberikan Menteri hak suara sebesar 35 persen dalam pemilihan rektor dinilai sebagai cara menebar jaring utang politik. Jabatan rektor seolah dibarter dengan kepatuhan.
- Menggoda dengan Jabatan Basah: Para sivitas akademika digoda untuk merapat ke lingkar kekuasaan dengan tawaran jabatan-jabatan menggiurkan, seperti posisi di kementerian, staf ahli, hingga pimpinan BUMN, yang dibungkus dengan normalisasi rangkap jabatan.
"Kekuasaan membunuh akal sehat para intelektual kampus dengan uang, pragmatisme dan menumbuhkembangkan premanisme di lingkungan pendidikan," ujar Dia.
Baca Juga: Rahasia di Balik Jas Prabowo: Pakar Bongkar Pesan Politik Tersembunyi di Sidang MPR
Serikat Pekerja Kampus menyimpulkan, akibat dua jurus tersebut, fungsi luhur kampus telah bergeser.
"Alih-alih menjadi mesin produksi pengetahuan bagi kepentingan rakyat banyak, kampus justru menjadi pengaman kepentingan kuasa, membiarkan pekerja-pekerjanya menjadi objek eksploitasi kapitalisme pendidikan," kritiknya.
Atas dasar itu, Serikat Pekerja Kampus mengeluarkan empat pernyataan sikap, yang intinya menyerukan perlawanan terhadap penjinakan kampus:
- Mengajak Forum Rektor untuk sadar akan fungsinya dan berhenti menjadi stempel kekuasaan.
- Menolak kampus diperalat dan dijadikan wastafel untuk mencuci dosa penguasa.
- Menegaskan kampus harus menjadi alat kontrol, bukan alat legitimasi kekuasaan.
- Menyerukan kepada seluruh pekerja kampus dan mahasiswa untuk menolak upaya menjilat kekuasaan dan melawan penjinakan akal sehat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
-
100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN