Suara.com - Deklarasi dukungan 4.014 rektor perguruan tinggi terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto menuai kritikan keras. Serikat Pekerja Kampus secara blak-blakan menuding para rektor tersebut telah menundukkan akal sehat dan mengubah kampus menjadi stempel bagi kekuasaan yang anti-rakyat.
Mereka bahkan menyebut kampus kini telah beralih fungsi menjadi "wastafel kekuasaan" yang ditugaskan untuk mencuci dosa-dosa rezim.
Ketua Serikat Pekerja Kampus, Dia Al Uyun, mengatakan sikap para rektor ini adalah bukti nyata kelatahan dunia akademik di hadapan penguasa.
"Sikap ini jelas membuktikan kelatahan kampus untuk kepentingan penguasa atau menjadi stempel bagi kekuasaan yang anti rakyat," kata Dia Al Uyun, Sabtu (16/8/2025).
Ia menuding, kampus kini digunakan sebagai alat legitimasi, bahkan untuk program pemerintah yang dinilainya tidak masuk akal.
"Mereka bahkan menjadi semacam 'wastafel kekuasaan' yang ditugaskan untuk mencuci dan mengaburkan dosa-dosa yang diproduksi kekuasaan secara brutal," tegasnya.
Kekuasaan Jinakkan Kampus
Menurut Serikat Pekerja Kampus, ada dua jurus maut yang digunakan kekuasaan untuk menaklukkan para intelektual dan pimpinan universitas.
- Menyandera Lewat Pemilihan Rektor: Aturan yang memberikan Menteri hak suara sebesar 35 persen dalam pemilihan rektor dinilai sebagai cara menebar jaring utang politik. Jabatan rektor seolah dibarter dengan kepatuhan.
- Menggoda dengan Jabatan Basah: Para sivitas akademika digoda untuk merapat ke lingkar kekuasaan dengan tawaran jabatan-jabatan menggiurkan, seperti posisi di kementerian, staf ahli, hingga pimpinan BUMN, yang dibungkus dengan normalisasi rangkap jabatan.
"Kekuasaan membunuh akal sehat para intelektual kampus dengan uang, pragmatisme dan menumbuhkembangkan premanisme di lingkungan pendidikan," ujar Dia.
Baca Juga: Rahasia di Balik Jas Prabowo: Pakar Bongkar Pesan Politik Tersembunyi di Sidang MPR
Serikat Pekerja Kampus menyimpulkan, akibat dua jurus tersebut, fungsi luhur kampus telah bergeser.
"Alih-alih menjadi mesin produksi pengetahuan bagi kepentingan rakyat banyak, kampus justru menjadi pengaman kepentingan kuasa, membiarkan pekerja-pekerjanya menjadi objek eksploitasi kapitalisme pendidikan," kritiknya.
Atas dasar itu, Serikat Pekerja Kampus mengeluarkan empat pernyataan sikap, yang intinya menyerukan perlawanan terhadap penjinakan kampus:
- Mengajak Forum Rektor untuk sadar akan fungsinya dan berhenti menjadi stempel kekuasaan.
- Menolak kampus diperalat dan dijadikan wastafel untuk mencuci dosa penguasa.
- Menegaskan kampus harus menjadi alat kontrol, bukan alat legitimasi kekuasaan.
- Menyerukan kepada seluruh pekerja kampus dan mahasiswa untuk menolak upaya menjilat kekuasaan dan melawan penjinakan akal sehat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bukan Hanya Siswa, Guru pun Terkena Aturan Baru Penggunaan Ponsel di Sekolah Sulbar
- 7 HP 5G Termurah 2026 Rp1 Jutaan, Tawarkan Chip Kencang dan Memori Lega
- 5 HP dengan Kamera Leica Termurah, Kualitas Flagship Harga Ramah di Kantong
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- 16 Februari 2026 Bank Libur atau Tidak? Ini Jadwal Operasional BCA hingga BRI
Pilihan
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
-
Modus Tugas Kursus Terapis, Oknum Presenter TV Diduga Lecehkan Seorang Pria
Terkini
-
Rano Karno Yakin Parkir Liar di Tanah Abang Bisa Tertib Dalam 3 Hari
-
Mulai Puasa Rabu Besok, Masjid Jogokariyan dan Gedhe Kauman Jogja Gelar Tarawih Perdana
-
Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh 19 Februari 2026, Ini Penjelasan Kemenag
-
Kemenag Tetapkan 1 Ramadan Pada Kamis 19 Februari, Mengapa Beda dengan Muhammadiyah?
-
Bertemu Wakil Palestina di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Dukungan Indonesia
-
Getok Tarif Parkir Rp100 Ribu, Polisi Ciduk 8 Jukir Liar di Tanah Abang
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Komdigi Siapkan Aturan Penggunaan AI, Lokataru Endus Motif Kepentingan Bisnis dan Politik
-
Sambangi Kelenteng Bio Hok Tek Tjeng Sin, Rano Karno Gaungkan Pesan Keadilan di Tahun Baru Imlek
-
Lokataru Minta Masalah Kebocoran Data Nasional Dievaluasi Sebelum Bahas RUU KKS