Suara.com - Di sebuah persimpangan yang bising dekat Gedung DPR RI, tepat di jantung legislasi negara, sebuah bendera merah putih kecil berkibar lesu di tiang seadanya.
PEMANDANGAN ini merupakan ironi visual yang menusuk; simbol kedaulatan bangsa kontras dengan realitas perjuangan hidup yang terpampang nyata di bawahnya.
Di kawasan itu, Iwan, seorang pria berkaus lusuh, berdiri melambaikan tangan, seolah menjadi dirijen bagi pengendara roda dua yang nekat menerobos kemacetan.
Iwan bukan petugas resmi yang diakui pemerintah dalam 'mengatur lalu lintas'.
Ia merupakan bagian dari fenomena urban yang akrab disapa 'Pak Ogah', pengatur lalu lintas informal yang hidup dari recehan para pengendara.
Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, telah mereka sulap menjadi jalur alternatif saat jam sibuk—sebuah inovasi ilegal yang kerap disebut sebagai 'tol trotoar'.
Praktik ini memang menuai pro-kontra. Netizen dengan mudah melayangkan hujatan, sementara pihak berwenang tak segan melakukan penertiban.
Bahkan, belum lama ini, 4 rekan Iwan ditangkap setelah aksi mereka menjadi viral di media sosial.
Namun, bagi para pengendara yang diburu waktu, jalur ini menjadi 'solusi terbaik' menyiasati semrawutnya lalu lintas ibu kota.
Baca Juga: 80 Tahun Merdeka, Suara Wajib Pajak Menggema: Pajak Sudah Dibayar, Keadilan Sosial Mana?
Bak gayung bersambut, hal itu bagi Iwan serta rekannya, Arif, menjadi berkah satu-satunya sebagai sumber nafkah harian menyambung hidup keluarga.
“Ya kalau sore ramai, kami bisa dapat 50 ribu sampai 70 ribu,” kata Arif sembari matanya awas mengamati arus kendaraan yang tak pernah putus.
Di usianya yang hampir paruh baya, Iwan menanggung hidup bersama istrinya yang bekerja serabutan di dekat rel kereta api Palmerah.
Nasib membawanya ke persimpangan jalan ini setelah pandemi Covid-19 merenggut pekerjaannya di sebuah percetakan.
Korban PHK
Ia menjadi satu dari jutaan korban PHK yang terpaksa mencari cara lain untuk bertahan hidup.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah