Suara.com - Babak baru kepengurusan PDI Perjuangan periode 2025-2030 akan segera dimulai. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara mengenai proses pendaftaran susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Setelah sempat menjadi tanda tanya pasca-pengumuman jajaran pengurus pada awal Agustus lalu, Hasto memastikan bahwa proses legalisasi kepengurusan partainya kini hanya tinggal menunggu waktu yang pas.
Ia menegaskan bahwa semua persiapan administratif sedang dikebut untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara.
Berbicara dengan penuh keyakinan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada Minggu (17/8), Hasto memberikan sinyal kuat bahwa pendaftaran tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, partai tidak ingin terburu-buru dan sedang mencari hari baik untuk langkah strategis ini.
“Sekarang sedang dipersiapkan karena dalam pendaftaran kan juga diperlukan syarat-syarat administratif ya. Segera pada momentum yang tepat akan segera didaftarkan,” ujar Hasto dilansir Antara.
Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar mengenai dinamika internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Proses pendaftaran ke Kemenkumham adalah langkah krusial untuk mengesahkan secara hukum struktur komando partai untuk lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, Hasto juga mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan signifikan dalam struktur tim inti yang akan membantunya menjalankan roda organisasi.
Komposisi pengurus yang telah diumumkan sebelumnya dipastikan solid dan siap bekerja. Ia juga menyoroti komitmen PDIP terhadap kesetaraan gender yang tercermin dalam susunan DPP kali ini.
“Ya seperti yang diumumkan bahwa jumlah pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ada 39 orang, dan keterwakilan perempuan sudah terpenuhi,” katanya, menegaskan bahwa kuota keterwakilan perempuan telah sesuai dengan amanat partai dan peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Gugah Nurani Elite Politik, Megawati Sentil Bahaya Kolonialisme Gaya Baru dan Pengkhianat Rakyat
Sebagai informasi, alur penetapan kepengurusan baru PDIP ini sempat menarik perhatian publik. Susunan lengkap DPP PDIP periode 2025-2030 sebenarnya telah diumumkan secara resmi pada 2 Agustus 2025.
Namun, dalam pengumuman tersebut, posisi strategis Sekretaris Jenderal belum terisi dan untuk sementara dirangkap langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Kekosongan jabatan tersebut akhirnya terjawab tuntas pada 14 Agustus 2025, ketika Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto untuk menduduki posisi Sekjen.
Penunjukan kembali Hasto ini dianggap sebagai sinyal kepercayaan penuh dari Megawati kepada salah satu kader terbaiknya untuk mengawal agenda-agenda politik partai ke depan. Dengan kembalinya Hasto, mesin partai kini dianggap lengkap dan siap untuk didaftarkan secara resmi.
Berita Terkait
-
Gugah Nurani Elite Politik, Megawati Sentil Bahaya Kolonialisme Gaya Baru dan Pengkhianat Rakyat
-
Refleksi Kemerdekaan Megawati: Bukan Hadiah, Tapi Hasil Cucuran Darah dan Air Mata
-
Ya Mas Hasto: Satu Kalimat Megawati yang Tentukan Arah PDIP
-
Tiga Kader Kawakan PDIP Login ke PSI, Kaesang: Kami Bersyukur
-
Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Puan Maharani: Belum Ada Tugas Khusus!
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap