Suara.com - Babak baru kepengurusan PDI Perjuangan periode 2025-2030 akan segera dimulai. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, akhirnya angkat bicara mengenai proses pendaftaran susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Setelah sempat menjadi tanda tanya pasca-pengumuman jajaran pengurus pada awal Agustus lalu, Hasto memastikan bahwa proses legalisasi kepengurusan partainya kini hanya tinggal menunggu waktu yang pas.
Ia menegaskan bahwa semua persiapan administratif sedang dikebut untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara.
Berbicara dengan penuh keyakinan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, pada Minggu (17/8), Hasto memberikan sinyal kuat bahwa pendaftaran tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, partai tidak ingin terburu-buru dan sedang mencari hari baik untuk langkah strategis ini.
“Sekarang sedang dipersiapkan karena dalam pendaftaran kan juga diperlukan syarat-syarat administratif ya. Segera pada momentum yang tepat akan segera didaftarkan,” ujar Hasto dilansir Antara.
Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar mengenai dinamika internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Proses pendaftaran ke Kemenkumham adalah langkah krusial untuk mengesahkan secara hukum struktur komando partai untuk lima tahun ke depan.
Lebih lanjut, Hasto juga mengonfirmasi bahwa tidak ada perombakan signifikan dalam struktur tim inti yang akan membantunya menjalankan roda organisasi.
Komposisi pengurus yang telah diumumkan sebelumnya dipastikan solid dan siap bekerja. Ia juga menyoroti komitmen PDIP terhadap kesetaraan gender yang tercermin dalam susunan DPP kali ini.
“Ya seperti yang diumumkan bahwa jumlah pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ada 39 orang, dan keterwakilan perempuan sudah terpenuhi,” katanya, menegaskan bahwa kuota keterwakilan perempuan telah sesuai dengan amanat partai dan peraturan yang berlaku.
Baca Juga: Gugah Nurani Elite Politik, Megawati Sentil Bahaya Kolonialisme Gaya Baru dan Pengkhianat Rakyat
Sebagai informasi, alur penetapan kepengurusan baru PDIP ini sempat menarik perhatian publik. Susunan lengkap DPP PDIP periode 2025-2030 sebenarnya telah diumumkan secara resmi pada 2 Agustus 2025.
Namun, dalam pengumuman tersebut, posisi strategis Sekretaris Jenderal belum terisi dan untuk sementara dirangkap langsung oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Kekosongan jabatan tersebut akhirnya terjawab tuntas pada 14 Agustus 2025, ketika Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto untuk menduduki posisi Sekjen.
Penunjukan kembali Hasto ini dianggap sebagai sinyal kepercayaan penuh dari Megawati kepada salah satu kader terbaiknya untuk mengawal agenda-agenda politik partai ke depan. Dengan kembalinya Hasto, mesin partai kini dianggap lengkap dan siap untuk didaftarkan secara resmi.
Berita Terkait
-
Gugah Nurani Elite Politik, Megawati Sentil Bahaya Kolonialisme Gaya Baru dan Pengkhianat Rakyat
-
Refleksi Kemerdekaan Megawati: Bukan Hadiah, Tapi Hasil Cucuran Darah dan Air Mata
-
Ya Mas Hasto: Satu Kalimat Megawati yang Tentukan Arah PDIP
-
Tiga Kader Kawakan PDIP Login ke PSI, Kaesang: Kami Bersyukur
-
Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Puan Maharani: Belum Ada Tugas Khusus!
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya