Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lapangan Gasibu Bandung, meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Karena belum berhasil mensejahterakan seluruh rakyatnya.
Dedi menyampaikan permohonan maaf ini, khususnya pada masyarakat yang anaknya, atau dia sendiri tidak bersekolah.
Atau melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya untuk seragam, atau untuk pendidikannya sendiri.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada warga Jabar apabila masih ada anak tidak bersekolah, masih banyak yang tak bisa melanjutkan ke SMP karena tak punya seragam, masih ada yang putus sekolah karena biaya. Ini adalah dosa besar yang harus kita pikul bersama, tak boleh terjadi," kata Dedi Mulyadi yang populer disapa KDM, Minggu 17 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Dedi juga memohon maaf ke warga Jabar karena terkendala masalah layanan kesehatan, seperti yang terpaksa pulang dari RS karena tidak tercover BPJS Kesehatan.
Tidak bisa masuk RS karena memiliki tunggakan iuran BPJS, ataupun yang tidak memiliki bahan pangan untuk keluarganya karena dia sebagai tulang punggung harus dirawat di RS.
"Ini negara harus hadir," kata Dedi.
Karena itu, Dedi mengajak seluruh aparatur pemerintah dari tingkat RT, RW, kepala desa, camat, hingga bupati, dan wali kota untuk membuat layanan terbuka bagi masyarakat.
"Pada seluruh aparatur, mari buat layanan terbuka bagi masyarakat, agar masyarakat bisa mengadu terhadap apa yang dia alami. Jika kita bergerak kolektif, sendi-sendi penderitaan akan terselesaikan," ucap Dedi.
Baca Juga: 5 Poin Panas Dedi Mulyadi vs Sekolah Swasta di PTUN
Dedi juga mengingatkan para pemimpin negara mereka bertugas meneruskan kemerdekaan yang dititipkan oleh leluhur bangsa ini.
Yang mengorbankan darahnya, air matanya, keluarganya, bahkan waktu hidupnya, hanya untuk menyatakan Indonesia Merdeka.
"Hari ini mereka akan bahagia, jika negara ini dikelola dengan baik. Namun jika tidak, mereka akan menangis dalam kesedihan dan kepedihan. Semoga kita semua, termasuk saya sendiri, menjadi manusia yang tersadarkan. Bahwa jabatan ini bukan warisan, tetapi titipan yang harus dikelola secara sempurna demi rakyat," ucap Dedi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah