Suara.com - Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menghantui sejumlah sektor industri di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melemparkan sebuah data yang mengejutkan sekaligus kontroversial.
Ia menyatakan bahwa meskipun ada puluhan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaan, perekonomian nasional secara keseluruhan berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Pernyataan ini sontak menjadi sorotan tajam, memicu perdebatan sengit di ruang publik, terutama di media sosial.
Bagi sebagian orang, data ini adalah angin segar yang menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi.
Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama mereka yang merasakan langsung sulitnya mencari pekerjaan, angka tersebut terasa seperti anomali yang jauh dari kenyataan.
Dalam sebuah forum ekonomi yang terekam kamera, Sri Mulyani dengan lugas memaparkan data ketenagakerjaan tersebut.
Ia mencoba memberikan gambaran besar (makro) mengenai kondisi ekonomi yang mungkin tidak tertangkap oleh pandangan masyarakat secara parsial.
Menurutnya, dinamika ekonomi memang selalu diwarnai oleh adanya perusahaan yang mengurangi karyawan (downsizing) dan di sisi lain ada sektor baru yang justru tumbuh dan menyerap tenaga kerja.
"Menkeu: Ada PHK 75 Ribu, Tapi Ada Penciptaan Lapangan Kerja Baru 3,5 Juta".
Baca Juga: Senyum Sri Mulyani di Tengah Gema 'Turunin Pajak' dan Target Ambisius Rp 2.357 Triliun
Angka 75 ribu PHK, meskipun terdengar besar dan tragis bagi mereka yang terdampak, menurut data pemerintah ternyata tidak sebanding dengan angka penciptaan lapangan kerja baru yang mencapai 3,5 juta.
Pernyataan ini secara implisit menyampaikan pesan bahwa secara agregat, pasar tenaga kerja Indonesia masih sangat sehat dan ekspansif.
Namun, di sinilah letak jurang pemisah antara data statistik dan persepsi publik.
Di saat berita mengenai PHK massal di industri tekstil, startup teknologi, hingga pabrik-pabrik padat karya terus bermunculan, klaim adanya 3,5 juta pekerjaan baru menimbulkan satu pertanyaan besar di benak masyarakat: "Di mana?"
Warganet dengan cepat merespons pernyataan ini dengan nada skeptis. Kolom komentar di berbagai platform media sosial dibanjiri oleh curahan hati para pencari kerja.
Banyak yang mempertanyakan kualitas dari 3,5 juta "lapangan kerja baru" tersebut. Apakah itu mencakup pekerjaan di sektor informal seperti pengemudi ojek online, kurir logistik, atau pedagang di e-commerce yang seringkali tidak memberikan jaminan keamanan kerja dan pendapatan yang stabil?
Kritik pedas pun tak terhindarkan. Komentar seperti, "3,5 juta itu pasti termasuk yang jadi admin judi online," atau "Kerja apa dulu Bu? Gaji UMR tapi tuntutan selangit?" ramai dilontarkan.
Sentimen ini mencerminkan frustrasi kolektif dari generasi muda dan usia produktif (18-45 tahun) yang merasa persaingan mencari kerja yang layak semakin hari semakin sulit.
Fenomena ini menyoroti adanya "gap" atau kesenjangan antara data makroekonomi yang disajikan oleh pemerintah dengan realitas mikro yang dirasakan oleh individu.
Secara statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mungkin mencatat setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan sebagai "pekerjaan".
Namun bagi masyarakat, "pekerjaan" yang ideal adalah pekerjaan formal dengan gaji yang layak, jenjang karier yang jelas, serta jaminan sosial.
Kesenjangan definisi inilah yang seringkali menjadi sumber miskomunikasi dan ketidakpercayaan publik terhadap klaim pemerintah.
Tag
Berita Terkait
-
Senyum Sri Mulyani di Tengah Gema 'Turunin Pajak' dan Target Ambisius Rp 2.357 Triliun
-
Kritik Menusuk Vokalis Band untuk Sri Mulyani: Zakat Itu Nggak Bakal Jadi Rubicon Pejabat
-
Ikut Karnaval Kemerdekaan HUT RI ke-80, Sri Mulyani Diteriaki Warga: Turunin Pajak Bu!
-
Reaksi Sri Mulyani 'Ditodong' Warga Minta Turunkan Pajak Saat Lagi Asyik Parade
-
Libur Panjang, Aliran Modal Asing Masuk Cukup Deras Tembus Rp15,31 Triliun
Terpopuler
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
Terkini
-
Profil Prihati Pujowaskito: Dirut BPJS Kesehatan, Purnawirawan TNI Asal Solo
-
Kejagung Geledah 16 Lokasi Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Sawit 2022-2024
-
Profil Eli Fitriyana: DPRD Diduga Pakai Ijazah Palsu, Punya Kekayaan Miliaran
-
Bareskrim Geledah Toko Emas di Surabaya dan Nganjuk Terkait TPPU Rp25,8 Triliun
-
Soal Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Said PDIP: Bicara UU Bukan Selera Kekuasaan
-
KPK Tak Perpanjang Cekal Bos Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji, Apa Alasannya?
-
Gak Pandang Bulu! Sudinhub Jakbar Angkut Paksa Mobil Towing Polisi yang Parkir Sembarangan
-
Bagikan 4.000 Porsi Tiap Hari, Mahasiswa UMY Rela Antre dari Jam 2 Siang Demi Takjil Drive Thru
-
Di Sidang DK PBB, Menlu Sugiono Kecam Pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina
-
Hari Pertama Ramadan, Masjid Istiqlal Siapkan 3.500 Nasi Box untuk Buka Puasa Bersama