Suara.com - Setya Novanto, mantan ketua DPR RI sekaligus koruptor dana e-KTP, kini kembali menjadi buah bibir setelah bebas bersyarat dari penjara, per Sabtu (16/8) akhir pekan lalu.
Publik menilai Setya Novanto tak pantas mendapat pembebasan bersyarat, lantaran kasusnya terbilang megakorupsi.
Di tengah keriuhan pembebasan bersyarat Setnov, ada satu misteri dalam kasus korupsi e-KTP yang hingga kini tidak terselesaikan, yakni kematian mendadak Johannes Marliem.
Marliem adalah seorang saksi kunci dalam megaskandal korupsi e-KTP.
Dia ditemukan tewas di kediamannya di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Agustus 2017, kepergiannya meninggalkan tanda tanya besar.
Apakah ia murni bunuh diri seperti yang dilaporkan otoritas setempat, atau ada kekuatan besar yang membungkamnya?
Kecurigaan publik bukan tanpa alasan. Marliem bukanlah saksi biasa.
Ia adalah Direktur PT Biomorf Lone LLC, perusahaan penyedia produk Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1 yang digunakan dalam proyek e-KTP.
Posisinya yang sangat strategis, membuatnya menjadi salah satu figur sentral yang mengetahui seluk-beluk permainan kotor dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.
Baca Juga: Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
Kematiannya terjadi secara dramatis. Media-media di Los Angeles melaporkan adanya drama penyergapan oleh tim SWAT dan FBI di rumahnya di kawasan elite Beverly Grove.
Marliem disebut menyandera seorang perempuan dan seorang anak, sebelum akhirnya ditemukan tewas dengan luka tembak yang diduga dilakukannya sendiri.
Namun, rangkaian peristiwa ini justru memicu spekulasi liar di Indonesia, terutama karena momentumnya yang bertepatan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar-gencarnya membongkar kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu.
Memegang 'Harta Karun' Rekaman 500 GB
Nama Johannes Marliem menjadi sorotan utama setelah ia disebut-sebut memiliki bukti rekaman percakapan sebesar 500 GB.
Bukti digital yang dijuluki 'harta karun' itu, diyakini berisi semua rekaman pertemuannya dengan para perancang proyek e-KTP.
Termasuk diduga Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, dan para politisi serta pejabat lainnya.
Keberadaan rekaman ini sontak membuatnya menjadi saksi paling vital sekaligus paling terancam.
Dalam surat dakwaan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, peran Marliem terungkap jelas.
Ia 'dibawa' oleh mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, untuk bertemu Andi Narogong dan diperkenalkan sebagai pemasok produk AFIS.
Sejak saat itu, Marliem masuk ke dalam lingkaran "Tim Fatmawati", sebuah kelompok yang dibentuk Andi Narogong untuk mengatur semua proses tender proyek e-KTP agar dimenangkan oleh Konsorsium PNRI.
Dari proyek tersebut, Johannes Marliem disebut sebagai salah satu pihak yang diperkaya, dengan menerima keuntungan sebesar USD 14,88 juta dan Rp25,24 miliar.
Namun, di sisi lain, ia juga menjadi orang yang memegang semua rahasia kelam di balik bancakan uang rakyat tersebut.
Upaya Mencari Perlindungan yang Terlambat
Fakta yang semakin menguatkan adanya tekanan besar terhadap Marliem adalah upayanya menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebelum ia tewas.
Wakil Ketua LPSK saat itu, Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan bahwa Marliem sempat berkomunikasi dengannya pada akhir Juli 2017.
Meskipun percakapan masih di tahap awal dan belum masuk ke substansi, Marliem menunjukkan respons yang baik dan sempat mengungkapkan kekhawatirannya.
Sayangnya, komunikasi itu terputus sebelum Marliem sempat mengajukan permohonan perlindungan secara resmi.
Tak lama berselang, kabar kematiannya yang mengejutkan datang dari Amerika Serikat.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk bekerja sama dengan otoritas di AS guna menyelidiki penyebab kematian Marliem.
ICW menilai ada kejanggalan dalam momentum kematiannya yang terjadi persis saat kasus e-KTP sedang panas-panasnya.
Meski demikian, KPK menyatakan bahwa penyidikan kasus e-KTP tidak akan berhenti.
Juru Bicara KPK saat itu, Febri Diansyah, menegaskan bahwa KPK tidak bergantung pada satu saksi saja dan sudah memiliki bukti permulaan yang cukup kuat.
Hingga kini, misteri kematian Johannes Marliem tetap menjadi babak kelam dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.
Tewasnya saksi kunci dengan bukti rekaman yang begitu masif menyisakan pertanyaan abadi: apakah ia menyerah pada tekanan, atau ada skenario besar yang sengaja menghentikan langkahnya untuk selamanya?
Berita Terkait
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK: Saya Yakin Ada yang Merasa Kurang Adil
-
Setya Novanto Bebas: KPK Ingatkan Dampak Serius Korupsi KTP-el Bagi Rakyat Indonesia
-
Skandal Korupsi Bansos, KPK Jerat 2 Korporasi Tersangka hingga Cekal Kakak Hary Tanoe ke Luar Negeri
-
Skandal Bansos Jilid 2: Bambang Tanoesoedibjo dan Petinggi Perusahaan Logistik Dicekal KPK
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
Terkini
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis
-
Antrean Panjang Berburu Tiket Planetarium Jakarta, Jakpro Janji Benahi Layanan
-
Menko Yusril Sebut KUHP dan KUHAP Baru Sebagai Penanda Berakhirnya Hukum Pidana Kolonial
-
BNI Dukung Danantara Hadirkan Hunian Layak bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang
-
Gigitan Ular Jadi Ancaman Nyata di Baduy, Kemenkes Akui Antibisa Masih Terbatas