Tunjangan Naik Rp 120 Juta Sebulan, Wakil Ketua DPR: Menkeu Kasihan ke Kami-kami Ini

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyebut lonjakan berbagai tunjangan yang diterima para legislator salah satunya didasari oleh rasa kasihan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pernyataan tersebut terlontar di tengah sorotan publik terhadap kenaikan pendapatan anggota dewan yang kini mencapai Rp120 juta per bulan.

Meskipun gaji pokok mereka tidak berubah selama belasan tahun, penyesuaian drastis pada pos-pos tunjangan, seperti tunjangan beras, bensin, hingga perumahan, secara efektif melambungkan total pendapatan mereka.

Adies Kadir, saat dikonfirmasi media, Selasa (19/8/2025), membenarkan kenaikan ini murni berasal dari pos tunjangan.

Ia kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan kebaikan hati sang Bendahara Negara.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah," kata Adies di DPR.

Selanjutnya, kata dia, tunjangan-tunjangan lain juga ada mengalami kenaikan seperti untuk bensin dari Rp 4 juta per bulan menjadi Rp 7 juta per bulan.

Secara blak-blakan, Adies mengutarakan dugaannya di balik penyesuaian tersebut.

Menurutnya, kondisi anggota dewan yang gaji pokoknya tak kunjung naik mungkin telah menyentuh hati Menteri Keuangan.

Baca Juga: Euforia vs Empati: Polemik Goyang Pejabat di Sidang MPR, Ini Pembelaan Lengkap Pimpinan DPR

“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Narasi "iba" dari Menteri Keuangan ini muncul sebagai justifikasi di tengah upaya pimpinan DPR meluruskan kabar simpang siur yang sempat viral, yang menyebut gaji anggota dewan naik Rp3 juta per hari.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah membantah keras kabar tersebut dan menegaskan bahwa gaji pokok masih sama sejak tahun 2000.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” tegas Puan.

Memang, jika ditelisik lebih dalam, gaji pokok seorang anggota DPR hanya berada di angka Rp4,2 juta per bulan.

Namun, angka ini menjadi kecil tak berarti jika dibandingkan dengan belasan komponen tunjangan yang mereka terima.

Tunjangan paling fantastis adalah tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, yang diberikan sebagai kompensasi atas penghapusan fasilitas rumah jabatan.

Kenaikan signifikan juga terjadi pada tunjangan beras yang kini mencapai sekitar Rp12 juta dan tunjangan bensin yang menyentuh angka Rp7 juta per bulan.

Jika seluruh komponen pendapatan ini dijumlahkan, maka seorang anggota dewan dapat mengantongi total pendapatan kotor sekitar Rp120 juta setiap bulannya.