Suara.com - Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait hasil survei yang menyoroti kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama masa kepemimpinannya.
Adapun salah satunya adalah kritik terhadap kinerja Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan adalah masalah ketersediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan di Jawa Barat.
Menurut hasil survei Litbang Kompas, sebanyak 57,6 persen masyarakat menilai buruk. Sedangkan, 7,3 persen menilai sangat buruk, sedangkan 33,4 persen responden menyatakan baik hingga sangat baik.
Selain itu, sebanyak 67,2 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah Jawa Barat dalam mengurangi pengangguran, dan 60,4 persen tidak puas dengan upaya mengatasi kemiskinan.
Selaku Gubernur, Kang Dedi, panggilan akrabnya mengakui salah satu titik kelemahan dari kepemimpinannya di Jawa Barat sampai hari ini adalah terkait perekonomian dan lapangan kerja.
Ia pun menyoroti persaingan lapangan kerja terjadi di kawasan-kawasan industri Jawa Barat.
"Kenapa terjadi? Karena kita lupa melakukan konektivitas antara pendidikan dan lingkungan, pendidikan dan industri, dunia IT dengan keadaan masyarakat," ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi pun blak-blakan jika salah satu faktor warga Jawa Barat gagal bersaing karena tidak memiliki keunggulan dalam berhitung.
"Apa yang jadi kelemahan masyarakat Jawa Barat? Matematika dasarnya lemah sehingga ketika seleksi dia kalah," sambungnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Menangis Minta Maaf: Ini Adalah Dosa Besar..
Dedi mencontohkan, di Karawang ada salah satu warganya yang gagal diterima bekerja karena kemampuan berhitungnya di bawah standar.
"Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh di perusahaan itu gara-gara matematika dasarnya lemah. Kalau seperti itu nanti untuk para calon tenaga kerja, saya buka bikin kursi yang sederhana-sederhana aja. Misalnya kursus matematika dasar, kali, jumlah, tambah, nah yang gini-gini," jelas Dedi.
Ia menegaskan pentingnya sistem pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, selama ini banyak orang mengeluh tentang minimnya lapangan kerja, padahal sebenarnya kesempatan kerja tersedia, hanya saja tidak diimbangi dengan kualifikasi yang tepat dari pencari kerja.
"Nah, ini yang harus segera diselesaikan, sehingga pendidikan kita ini pendidikan yang mengarah pada kebutuhan. Jadi, jangan bicara bahwa hari ini lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya, lowongan kerja itu tersedia cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi," bebernya.
Maka dari itu, Dedi mendorong agar perencanaan kebutuhan tenaga kerja industri di masa depan dipublikasikan secara terbuka sejak dini.
Berita Terkait
-
CEK Fakta: Dedi Mulyadi Ikut Lomba Panjat Pinang Pakai Pakaian Dalam Wanita dan Dandan Menor
-
Pendidikan dan Agama Dedi Mulyadi, Aksi Hormat ke 'Nyi Roro Kidul' Jadi Sorotan
-
Pemerintah Siapkan Rp 57,7 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah
-
7 Fakta Viral Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, KDM Murka hingga Sanksi Desa!
-
Pemerintah Pusat Bakal Atur Izin Tambang Galian C
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi