Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi bulan-bulanan netizen usai pernyataannya soal tunjangan perumahan anggota dewan viral di media sosial.
Politikus Partai Golkar tersebut sebelumnya menjelaskan bahwa DPR kini tidak lagi menyediakan rumah dinas sehingga diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Namun, dalam penjelasannya kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Senayan pada Selasa, 19 Agustus 2025, Adies melontarkan perhitungan yang dianggap janggal.
Dia menyebut jika harga kos Rp3 juta per bulan dikalikan 26 hari kerja, maka hasilnya Rp78 juta.
Angka tersebut menurutnya masih lebih besar dibanding tunjangan perumahan yang diterima anggota dewan, yakni sekitar Rp50 juta setelah dipotong pajak, hingga mengharuskan anggota dewan menombok untuk bayar sewa kos tiap bulannya.
"Mereka (anggota DPR RI) sewa kos ruangan 4x6 dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih, dekat-dekat Senayan ini Rp3 juta perbulan. Rp3 juta itu sudah paling murah," kata Adies Kadir dalam video yang diunggah akun Instagram @fakta.indo pada Rabu, 20 Agustus 2025.
"Kalau dikalikan satu bulan, dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti Rp78 juta. Mereka masih nombok. Kalau Rp52-an (juta) mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju Rp78 juta itu," ucapnya menyambung.
Tak sampai di sana, Adies Kadir juga sempat mencibir kritikan publik yang menyebut angka tunjangan Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR masih terlalu besar.
"Nanti kita pikirkan, kalau memang masih Rp50 juta terlalu besar, teman-teman kita imbau untuk cari kos-kosan satu jutaan lah yang mungkin kamar mandi di luar atau seperti itu, kalau dianggap masih terlalu mahal (harga) kos-kosannya Rp3 juta," tutur Adies.
Baca Juga: Tunjangan Telur, Beras, Buat Anggota DPR Naik! Rp 12 Juta Per Bulan
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dan olok-olok dari warganet. Banyak yang menyoroti kekeliruan logika hitungan Adies yang menganggap kos Rp3 juta per bulan bisa dikalikan dengan jumlah hari kerja.
"Gimana hitungannya bapak ini, kos Rp3 juta sebulan kok dikali 26 hari kerja. Itulah pentingnya belajar matematika ya adik-adik SD, biar enggak salah bikin kebijakan ketika jadi pejabat," komentar akun @mill***.
"Mungkin bapak ini harus sekolah SD lagi," timpal akun @tri***.
"Luar biasa DPR ini, dipuji tak pantas, dihujat lebih pas," ujar akun @gus***.
"Berarti dia itu menghitung Rp3 juta per hari, bukan per bulan. Kocak memang itu kebijakan, satu hari tinggal kosan mereka Rp3 juta, kosan apa apartemen bos Rp3 juta per hari," tulis akun @untt***.
Sebagai informasi, gaji pokok anggota DPR sendiri sebenarnya hanya sekitar Rp6–7 juta per bulan.
Berita Terkait
-
Petinggi DPR Tegas Bantah Kenaikan Gaji Anggota Dewan: Cuma Tunjangan yang Naik
-
Reaksi Publik Saat Tahu Tunjangan Sembako Anggota DPR Naik Drastis: Pantes Bisa Joget Bahagia
-
Ketua Banggar Setuju Tunjangan Perumahan DPR: Masih Mending Daripada Buat Perbaikan RJA
-
Tunjangan Naik Rp 120 Juta Sebulan, Wakil Ketua DPR: Menkeu Kasihan ke Kami-kami Ini
-
Euforia vs Empati: Polemik Goyang Pejabat di Sidang MPR, Ini Pembelaan Lengkap Pimpinan DPR
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal