Suara.com - Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam video tersebut, sang Bendahara Negara seolah-olah menyebut guru dan dosen sebagai 'beban negara'.
Narasi ini menyebar cepat, memicu kemarahan dan perdebatan sengit di kalangan publik, terutama para pendidik. Namun, usai ditelusuri, video tersebut terbukti hoaks.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat memberikan klarifikasi.
Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, dipastikan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa menggunakan teknologi deepfake atau kecerdasan buatan (AI).
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks. Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan guru adalah beban negara," tegas Deni dalam keterangan resminya dikutip Rabu (20/8/2025).
Video viral tersebut merupakan potongan yang dimanipulasi dari pidato asli Sri Mulyani dalam acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.
Lantas, apa sebenarnya pernyataan lengkap Sri Mulyani yang menjadi pangkal polemik ini?
Pernyataan Utuh Sri Mulyani
Baca Juga: Disebut Mengatakan Guru Beban Negara, Sri Mulyani: Hoax!
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani tidak pernah sekalipun melabeli pendidik sebagai beban.
Sebaliknya, ia menyoroti keluhan masif di masyarakat mengenai rendahnya gaji dan penghargaan terhadap profesi guru dan dosen di Indonesia.
Ia mengakui bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keuangan negara.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam pidato aslinya.
Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan reflektif yang justru mempertanyakan model pembiayaan pendidikan saat ini. Sri Mulyani melempar wacana mengenai sumber pendanaan untuk kesejahteraan para pendidik.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?" tanyanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo