Kemenag Tugaskan 98 Guru Agama Islam untuk 100 Sekolah Rakyat

Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) menugaskan 98 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar di Sekolah Rakyat. 

Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, M. Munir, menjelaskan bahwa penempatan guru PAI ini dilakukan lewat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag tingkat provinsi. 

Mereka yang direkomendasikan, kemudian diseleksi oleh tim asesor.

“Kami bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi untuk memilih dan merekomendasikan guru PAI yang berada di titik lokasi Sekolah Rakyat," ujar Munir saat kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Rakyat di Bekasi, belum lama ini.

Dalam hal ini, dia menambahkan, Kemenag Kabupaten dan Kota turut serta terlibat dalam memilih calon guru PAI di Sekolah Rakyat.

Para guru yang direkomendasikan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi kemudian diseleksi. 

Proses seleksi ini dilaksanakan oleh tim asesor yang terdiri dari pihak dari Kemenag, Kemensos, Kemendikdasmen, BNPT dan BKN. 

"Alhamdulillah, sejak Sekolah Rakyat dimulai pada pertengahan Juli lalu, ada 98 guru PAI yang terpilih,” imbuhnya.

Munir menyebutkan kalau seharusnya ada 100 guru yang ditugaskan, sesuai dengan jumlah Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga: CEK FAKTA: Pendaftaran CPNS-PPPK Kemenag 2025 Sudah Dibuka

Namun, ada dua titik Sekolah Rakyat yang belum memerlukan guru PAI karena semua siswanya beragama Kristen, yakni di Biak, Numfor Papua, dan Sarmi Selatan, Papua.

Bersama dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah rakyat lainnya, 98 guru PAI pada SR ini akan mengikuti Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rayat di JIEXPO Kemayoran pada 21-23 Agustus 2025.

“Kemenag saat ini sedang memproses pengusulan 59 guru PAI untuk Sekolah Rakyat. Sebab, ada penambahan 59 titik Sekolah Rakyat,” tandas Munir.

Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan program Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai jalurnya di tengah kabar mundurnya sejumlah guru dan siswa dari kegiatan belajar-mengajar. 

Program yang kini telah beroperasi di 70 titik ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok rentan.

Syaifullah menyatakan pihaknya menghormati keputusan mundur para pengajar maupun peserta didik. 

Namun, dia menegaskan, hal tersebut tidak menjadi penghalang berarti bagi jalannya program pendidikan berbasis inklusi dan pemetaan bakat ini.